TANGERANGNEWS.com-Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2022, untuk menampung aspirasi atau pengaduan pekerja/karyawan maupun perusahaan.
"Seperti tahun sebelumnya, kita akan dirikan posko pengaduan THR, baik melalui Website, aplikasi, atau pos di Disnaker Kabupaten Tangerang di Desa Sentul, Balaraja," ucap Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono seperti dilansir dari Antara, Selasa 12 April 2022.
Menurutnya, pengaktifan posko pengaduan THR itu selain untuk menampung aspirasi juga melayani konsultasi dan informasi terkait teknis pembayaran tunjangan kepada pekerja.
“Nanti posko ini difungsikan untuk konsultasi bagi para karyawan dan perusahaan. Kemudian, kita beri layanan melalui dalam jaringan (daring). Tetapi bisa juga langsung ke kantor," katanya.
Adapun dalam surat pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Banten disebutkan pemberian THR karyawan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Namun, terdapat juga pengecualian bagi perusahaan yang terdampak COVID-19.
Selain itu, dalam skema pembayaran THR oleh perusahaan harus dilakukan secara penuh, kecuali bagi perusahaan yang mengalami masalah karena kondisi keuangannya.
Proses pembayaran THR tersebut juga dapat dilakukan secara bertahap dengan catatan ada kesepakatan bersama pekerja.
“Untuk besaran THR tahun 2022 ini itu dilihat dari masa kerja. Seperti jika pekerja selama 12 bulan secara terus menerus diberikan nilai sama dengan gaji satu bulan kerja, tetapi kalau bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan harus diberikan nilai secara proporsional sesuai masa kerja," ujarnya.
Ia meminta kepada segenap perusahaan dapat mentaati kebijakan pembayaran THR sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI, agar tidak ada pekerja/buruh merasa dirugikan.
"Tentunya kalau perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah akan ada sanksi," tuturnya.
Dengan demikian, pemerintah daerah saat ini akan membantu mencari solusi dengan membuka dialog antara perusahaan dan pekerja melalui posko pengaduan, untuk mencari titik kesepakatan pembayaran THR.
"Makanya kita buka posko pengaduan ini untuk bisa membuka konsultasi bagi perusahaan dan pekerja," kata dia.
Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Kota melalui DPRD nya melakukan rencana untuk melegalisasi miras dan prostitusi dengan rencana akan merevisi undang-undang tentang larangan miras dan prostitusi.
TODAY TAG
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang kembali meluncurkan program diskon dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat.
Kasus saldo kripto yang mendadak terkuras tanpa disadari semakin sering terjadi. Salah satu penyebab yang kini banyak digunakan penipu adalah wallet drainer, alat berbahaya yang mampu menguras aset kripto hanya lewat satu persetujuan transaksi.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
