TANGERANGNEWS.com-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tangerang mendesak pemerintah untuk memberantas mafia bahan bakar minyak (BBM).
"Selain menolak BBM naik, kita juga meminta pemerintah memberantas tuntas mafia BBM," jelas Ahmad Safrizal, Inisiator Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tangerang dalam demo penolakan kenaikan harga BBM di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa, 20 September 2022.
Massa mahasiswa yang menggelar unjuk rasa tersebut berasal dari sejumlah kampus, antara lain Universitas Tangerang Raya, Insan Pembangunan Indonesia, Sekolah Tinggi Putra Perdana Indonesia, dan Sekolah Tinggi Bangsa Asing Technocrat.
Ahmad Safrizal mengungkapkan, pihaknya menemukan fakta di lapangan bahwa ada sejumlah instansi yang diduga melakukan korupsi ribuan liter BBM yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Ia juga menyatakan bahwa massa mahasiswa kecewa dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Sebab, mereka merasa 'digocek' oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang lantaran tidak menemui mereka dalam aksi.
Baca Juga :
Padahal, massa mahasiswa sudah membuat kesepakatan untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
"Kami kecewa, karena Pak Kholid Ismalil (Ketua DPRD Kabupaten Tangerang) tidak ada di sini. Padahal, kita sebelumnya sudah buat janji ke beliau sebagai pimpinan di DPRD," jelasnya.
Adapun untuk meluapkan kekecewaannya terhadap Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, massa aksi membakar ban. Mereka memberikan peringatan jika selama tiga hari mendatang tidak dapat bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, maka mereka akan kembali turun ke jalan dengan jumlah peserta aksi yang lebih banyak.
"Dengan kemuningkan akan mengeluarkan eskalasi massa yang lebih besar, 200-300 hari Jumat," pungkasnya.
Geram atas kasus pelecehan seksual yang menimpa puluhan siswa di SDN Rawabuntu 01 Serpong, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie, langsung mengambil langkah tegas.
TODAY TAG
Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan mulai dibuka pada Senin 19 Januari 2026.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang bakal melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 9 Tahun 2020 akibat banyaknya titik banjir yang ada di wilayah tersebut.
Curah hujan di Provinsi Banten dalam sepekan terakhir terpantau meningkat tajam. Kondisi tersebut memicu serangkaian bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, angin kencang, hingga tanah longsor yang terjadi di sejumlah kota dan kabupaten.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
