TANGERANGNEWS.com-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tangerang mendesak pemerintah untuk memberantas mafia bahan bakar minyak (BBM).
"Selain menolak BBM naik, kita juga meminta pemerintah memberantas tuntas mafia BBM," jelas Ahmad Safrizal, Inisiator Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tangerang dalam demo penolakan kenaikan harga BBM di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa, 20 September 2022.
Massa mahasiswa yang menggelar unjuk rasa tersebut berasal dari sejumlah kampus, antara lain Universitas Tangerang Raya, Insan Pembangunan Indonesia, Sekolah Tinggi Putra Perdana Indonesia, dan Sekolah Tinggi Bangsa Asing Technocrat.
Ahmad Safrizal mengungkapkan, pihaknya menemukan fakta di lapangan bahwa ada sejumlah instansi yang diduga melakukan korupsi ribuan liter BBM yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Ia juga menyatakan bahwa massa mahasiswa kecewa dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Sebab, mereka merasa 'digocek' oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang lantaran tidak menemui mereka dalam aksi.
Baca Juga :
Padahal, massa mahasiswa sudah membuat kesepakatan untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
"Kami kecewa, karena Pak Kholid Ismalil (Ketua DPRD Kabupaten Tangerang) tidak ada di sini. Padahal, kita sebelumnya sudah buat janji ke beliau sebagai pimpinan di DPRD," jelasnya.
Adapun untuk meluapkan kekecewaannya terhadap Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, massa aksi membakar ban. Mereka memberikan peringatan jika selama tiga hari mendatang tidak dapat bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, maka mereka akan kembali turun ke jalan dengan jumlah peserta aksi yang lebih banyak.
"Dengan kemuningkan akan mengeluarkan eskalasi massa yang lebih besar, 200-300 hari Jumat," pungkasnya.
PT Wahana Makmur Sejati (WMS) membuka awal tahun dengan menghadirkan penyegaran di segmen skutik 125 cc. Melalui gelaran Regional Public Launching, resmi memperkenalkan All New Honda Vario 125
TODAY TAG
Kawasan Paramount Gading Serpong tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan hunian, wilayah ini dirancang dengan konsep terpadu yang mencakup area komersial, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga ruang publik penunjang aktivitas masyarakat.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
