TANGERANGNEWS.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dapat penambahan jumlah kursi, yang semula 50 kursi menjadi 55 kursi, pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
Penambahan lima kursi di DPRD Kabupaten Tangerang tersebut telah ditetapkan dalam surat keputusan (SK) KPU RI Nomor 457 Tahun 2022.
Ketua KPU Kabupaten Tangerang Ali Zainal Abidin mengatakan, merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang antara lain diatur proporsi jumlah penduduk kabupaten atau kota dengan jumlah alokasi kursi legislatif yang diperebutkan partai politik (parpol).
“Saat ini penduduk di Kabupaten Tangerang sudah mencapai 3,2 juta jiwa, otomatis ada penambahan 5 kursi dari sebelumnya 50, saat ini menjadi 55,” kata Ali kepada wartawan, Kamis, 10 November 2022.
Pihaknya pun akan melakukan penataan atau penyusunan daerah pemilihan (dapil). Di mana, dalam penataan ini akan dilihat dari jumlah penduduk masing-masing kecamatan.
BACA JUGA: Usai Dilantik, Panwascam Kota Tangerang Segera Petakan Titik Rawan Pelanggaran Pemilu 2024
“Nanti dari jumlah 55 Kursi ini akan disusun dapilnya, dan akan ketahuan setelah dilihat jumlah penduduk masing-masing kecamatan,” jelasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDIP, Deden Umar Dani menyatakan, dengan penambahan lima kursi di DPRD Kabupaten Tangerang, menjadi harapan akan keterwakilan masyarakat di daerah seribu industri tersebut.
Kata Deden, KPU Kabupaten Tangerang harus sudah mulai menyikapi SK KPU RI tersebut dengan kajian apakah penambahan kursi idealnya akan mengubah dapil bagi pileg DPRD Kabupaten Tangerang atau tidak.
“Jika ada perubahan kajiannya seperti apa, apakah mempengaruhi pelaksanaan pemilu menjadi lebih baik bagi kerja kepanitiaan, faktor pengamanan, karena Kabupaten Tangerang masuk tiga wilayah hukum polres dan dua Polda, dan yang paling penting bagaimana dampak pemilih,” pungkasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi menegaskan agar tidak ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan di RUSD Banten.
TODAY TAG
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
DPRD Kota Tangerang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang segera mengambil langkah cepat menyusul nonaktifnya ribuan peserta BPJS Kesehatan di Kota Tangerang.
Lubang-lubang di jalan bukan sekadar cacat aspal. Ia menjadi ancaman langsung terhadap keselamatan publik. Dalam konteks Pasar Kemis, korban bukan hanya luka ringan, tetapi kehilangan nyawa. Artinya, ini bukan lagi isu infrastruktur teknis
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
