TANGERANGNEWS.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang berhasil menyelamatkan keuangan negera sebesar Rp7.568.649.037, dari penanganan kasus korupsi selama tahun 2022.
Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Tangerang Nova Elida Saragih mengatakan, pengembalian pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu, berasal dari 16 kasus korupsi yang ditangani pihaknya.
"Jumlah Rp7,5 miliar itu rinciannya uang pengganti sebesar Rp1.089.405.305 dan denda Rp 6.116.589.022," katanya saat Refleksi Kinerja Kejari Kabupaten Tangerang Tahun 2022, Rabu 21 Desember 2022.
Menurutnya, mengatakan penanganan perkara pada bidang pidana khusus ini sangat memuaskan. Hal itu membuat menjadi acuan di masa mendatang guna mewujudkan Kewaskitaan Adhyaksa menuju Indonesia Emas 2045 mendatang.
"Alhamdulillah ini adalah capaian yang luar biasa, penanganan pidana khusus menembus angka di atas 800 persen. Semoga nantinya ini akan berkelanjutan," ujar Nova.
Nova menyebut untuk kinerja bagian Intelijen mencapai 433 persen, dari target yang ditetapkan 100 persen.
Sementara bagian pidana umum, dari jumlah penerimaan laporan sebanyak 865 perkara, dapat diselesaikan 625 perkara. Sampai akhir Desember 2022, tersisa 190 perkara.
Sedangkan penerimaan berkas tahap satu sebanyak 625 perkara, dapat diselesaikan 621 perkara dan tersisa 4 perkara.
“Upaya hukum Banding sebanyak 22 selesai 22. Kasasi 8 perkara selesai 7 perkara. Sedangkan Restorative justice sebanyak 5, disetujui 4 dan 1 perkara ditolak,” ujar Nova.
Pihaknya pun telah melakukan roadshow dan sosialisasi hukum ke seluruh desa di Kabupaten Tangerang, hingga Kepala Desa memberikan gelar kepadanya sebagai "Bunda Desa".
"Terima kasih telah mensupport Kejari Kabupaten Tangerang untuk melakukan penegakan hukum," jelasnya.
Aktris sekaligus produser Prilly Latuconsina secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari Sinemaku Pictures, rumah produksi yang ia dirikan bersama Umay Shahab sejak 2019.
TODAY TAG
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah II menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Tangerang yang berlaku pada Senin 19 Januari hingga Selasa 20 Januari.
Wali Kota Tangerang Sachrudin membantah informasi yang beredar di masyarakat terkait isu perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2005.
Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Kota melalui DPRD nya melakukan rencana untuk melegalisasi miras dan prostitusi dengan rencana akan merevisi undang-undang tentang larangan miras dan prostitusi.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
