TANGERANGNEWS.com-Warga Kabupaten Tangerang mengaku kecewa dengan sikap dinas pemerintah daerah setempat lantaran saling lempar tanggung jawab terkait masalah prostitusi.
Hal itu terjadi saat hearing dengan DPRD Komisi II Kabupaten Tangerang terkait dugaan maraknya prostitusi di wilayah Citra Raya, Senin 9 Januari 2023.
Ketua Forum Masyarakat Anti Maksiat (Format) Muhdi mengatakan saat hearing, dinas terkait malah saling lempar tanggung jawab.
"Memang namanya di forum seperti ini, mereka kan berupaya untuk mempertahankan diri dan jabatannya," ucapnya, kepada Tangerangnews.com dikantor DPRD Kabupaten Tangerang.
Muhdi mengatakan pihaknya kurang puas dengan hearing yang terus menerus dilakukan tetapi tidak mendapatkan hasil apapun.
"Tinggal kita lihat tindakan selanjutnya dari OPD (organisasi perangkat daerah), apabila tidak ada tindakan yang lebih, tertentu kita bakal ambil tindakan lain," katanya.
Muhdi menyarankan seharusnya OPD menindak tegas terhadap pelaku usaha-usaha prostitusi.
"Biar ada efek jera, kalau ada ke ranah hukumnya silahkan secara pidana. Tetapi jika ada pelanggaran perdanya silahkan berikan sanksi-sanksi yang berat. Intinya bagaimana caranya mereka jera, itu saja," tegasnya.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
TODAY TAG
PT PLN (Persero) menargetkan peningkatan kapasitas terpasang energi panas bumi atau geotermal nasional dari 2,8 gigawatt (GW) saat ini menjadi 7,9 GW pada 2033.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews