TANGERANGNEWS.com-Warga Kabupaten Tangerang mengaku kecewa dengan sikap dinas pemerintah daerah setempat lantaran saling lempar tanggung jawab terkait masalah prostitusi.
Hal itu terjadi saat hearing dengan DPRD Komisi II Kabupaten Tangerang terkait dugaan maraknya prostitusi di wilayah Citra Raya, Senin 9 Januari 2023.
Ketua Forum Masyarakat Anti Maksiat (Format) Muhdi mengatakan saat hearing, dinas terkait malah saling lempar tanggung jawab.
"Memang namanya di forum seperti ini, mereka kan berupaya untuk mempertahankan diri dan jabatannya," ucapnya, kepada Tangerangnews.com dikantor DPRD Kabupaten Tangerang.
Muhdi mengatakan pihaknya kurang puas dengan hearing yang terus menerus dilakukan tetapi tidak mendapatkan hasil apapun.
"Tinggal kita lihat tindakan selanjutnya dari OPD (organisasi perangkat daerah), apabila tidak ada tindakan yang lebih, tertentu kita bakal ambil tindakan lain," katanya.
Muhdi menyarankan seharusnya OPD menindak tegas terhadap pelaku usaha-usaha prostitusi.
"Biar ada efek jera, kalau ada ke ranah hukumnya silahkan secara pidana. Tetapi jika ada pelanggaran perdanya silahkan berikan sanksi-sanksi yang berat. Intinya bagaimana caranya mereka jera, itu saja," tegasnya.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis solar berdampak langsung pada operasional pengangkutan sampah di Kabupaten Tangerang.
TODAY TAG
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M.
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
