TANGERANGNEWS.com-Mahasiswa Universitas Tangerang Raya (Untara) memprotes adanya pemotongan dana penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dilakukan pihak kampus secara sepihak.

Dari program KIP Kuliah tersebut, sebanyak kurang lebih 60 mahasiswa yang mendapatkan bantuan untuk biaya hidup, dipotong sebesar Rp1,5 juta oleh pihak kampus tanpa alasan jelas. Jadi para mahasiswa hanya menerima Rp5,7 juta.

Seperti yang diungkapkan Zei, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Untara. Dirinya juga menuntut penjelasan kampus terkait potongan dana tersebut.

Pada 22 November 2022 lalu, dirinya sudah menjumpai pihak akademik dan keuangan untuk meminta serta menuntut penjelasan.

Alasan pihak kampus memotong anggaran KIP Kuliah untuk memenuhi cakupan peserta yang tidak lolos di program tersebut.

Menurutnya, dana KIP Kuliah tidak semestinya ada pemotongan, apalagi dengan dalih untuk mencakupi peserta yang tidak lolos verifikasi program tersebut. Ia menilai jawaban yang disampaikan oleh kampus tidak masuk akal.

"Yang jelas, tidak ada konfirmasi mengenai pemotongan uang KIP Kuliah dari pihak kampus," kata Zei, Senin 16 Januari 2023.

Zei meminta kepada pihak kampus untuk terbuka soal anggaran program KIP Kuliah yang selama ini masih dipertanyakannya.

"Yang saya mau tanyakan apakah memang KIP boleh dipungut biaya admin sebesar Rp1,5 juta di Indonesia? Atau itu tidak berlaku di tempat lain, kecuali di Untara?" ujarnya.

Ia juga mengutarakan bahwa kampus Untara selalu memberikan alasan yang dinilainya tidak konkrit. Karena itu, permasalahan ini dia ungkapkan di media agar masyarakat bisa menilainya. 

"Hal ini sudah saya sampaikan ke pihak kampus namun tidak direspon, jadi saya bingung harus menyampaikan ke mana lagi? biarkan lah media, netizen dan publik yang menilainya," ketus Zei.

Selain itu, pihak Kampus Untara pun memblokir akses E-Campus beberapa mahasiswa Untara yang belum membayar administrasi. Sedangkan, administrasi tersebut dibiayai oleh KIP Kuliah.

Biaya admin tersebut bisa dicicil selama 3 semester. Namun sampai saat ini, ia belum membayar karena menolak kebijakan kampus itu.

"Sekarang E-Campus saya sudah di non-aktifkan (diblokir), sehingga tidak bisa absen dan mengakses pelajaran. Yang lainnya hampir sudah membayar semua, karena takut diblokir. Ada yang mau menuntut tapi takut kalau nanti justru KIP-nya malah dicabut," bebernya.

Sementara itu Humas Untara Aries Sundoro mengatakan penerima KIP Kuliah ada dua kategori, yaitu jalur aspirasi dan jalur pemerintah.

Untuk jalur aspirasi memang ada beberapa peserta tersebut yang gagal. Maka dari itu, pihak kampus mengambil kebijakan untuk memfasilitasi para penerima jalur aspirasi.

Pemotongan itu diperuntukan untuk almamater dan diperbolehkan berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Setahu saya, memang ada Rp1.250.000 untuk almet. Jadi di dalam ketentuan Dikdik memang diperbolehkan, yang penting tidak memotong uang saku dan uang SPP. Karenakan uang saku itu langsung ditransfer ke mahasiswa masing-masing," ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, awalnya para mahasiswa digratiskan biaya kuliah selama dua semester. Namun, sejauh ini program bantuan KIP kuliah jalur aspirasi tersebut belum diterima.

"Kalau yang saya tahu dua semester itu tidak dibayar, gratis. Tapi belum ada uang masuk dari program aspirasi dewan itu," ujarnya.

Dirinya juga mengatakan terkait persoalan akses E-Campus mahasiswa yang diblokir.

Lantaran sebelumnya dalam kurun satu tahun atau dua semester biaya kuliah digratiskan, sehingga pihak kampus membuat kebijakan pembayaran administrasi.

"Satu tahun tidak membayar kuliah, bagaimana ni permasalahannya? Sehingga muncullah kebijakan ini (pemotongan Rp1,5 juta)," pungkasnya.