Connect With Us

LSM dan Ormas Disebut Picu Pabrik di Kabupaten Tangerang Hengkang, Pengamat: Ada Benarnya

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu, 28 Juni 2023 | 18:49

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Sukardin. (@TangerangNews / Rangga Agung Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Aksi unjuk rasa sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) di Kantor Bupati Tangerang, pada Senin 26 Juni 2023, dinilai berlebihan. 

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Sukardin mengatakan, pihaknya menyesalkan adanya aksi unjuk rasa pengurus LSM dan ormas yang merasa keberatan atas pernyataan Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Desiyanti, bahwa penyebab maraknya pemutusan hubungan kerja di perusahaan itu gara- gara ulah mereka.

"Aksi itu menurut saya berlebihan. Masih ada cara lain untuk menyelesaikan masalah, seperti berdiskusi langsung dengan pejabat terkait, guna mempertanyakan apa motivasi pejabat publik tersebut, sehingga dia mengeluarkan pernyataan demikian," ungkap Sukardin, kepada wartawan, Selasa 27 Juni 2023.

Sukardin menilai seorang pejabat publik, dalam mengeluarkan pernyataan mengenai adanya dugaan keterlibatan LSM dan Ormas yang mengganggu kenyamanan investasi di daerah berjuluk kota seribu industri tersebut, tentu tidak asal bicara. 

Apa yang diungkapkan Desiyanti itu, kemungkinan juga ada benarnya karena berbasis data dan hasil analisis.

"Kalau pejabat publik asal ngomong juga sangat berbahaya sekali dan konsekuensinya bisa dijerat pidana," katanya.

Ia pun menyarankan kepada rekan- rekan LSM dan Ormas yang merasa dirugikan agar melakukan pendekatan hukum, untuk menguji apakah pernyataan itu mengandung unsur kebenaran atau hoaks.

"Tapi saya punya keyakinan tak mungkin dia bicara sembarangan tanpa didukung dengan alat bukti yang valid," jelasnya.

Sukardin mengaku banyak mendengar informasi di lapangan bahwa ada segelintir oknum LSM dan Ormas yang terlibat dalam praktik calo tenaga kerja.

Bahkan, oknum- oknum itu disinyalir menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan outsourcing atau perusahaan alih daya, guna memudahkan aksinya dalam merekrut serta menyalurkan tenaga kerja.

"Info yang saya dapat seperti itu. Mirisnya lagi, diduga ada oknum LSM dan Ormas yang menjadi pemilik perusahaan outsourcing," terangnya.

Para oknum ini ditengarai memainkan perannya dengan mencari- cari kesalahan perusahaan pemberi kerja dan ujung-ujungnya melakukan negosiasi agar bisa diajak menjadi mitra kerjanya.

"Ini juga yang harus sama-sama diperhatikan oleh rekan-rekan, jangan sampai nama baik LSM dan Ormas rusak gara- gara ulah oknum tersebut," tandasnya.

SPORT
Gagal Pertahankan Emas SEA Games 2025, Pengamat Nilai Timnas Indonesia U-22 Ada Masalah Tata Kelola

Gagal Pertahankan Emas SEA Games 2025, Pengamat Nilai Timnas Indonesia U-22 Ada Masalah Tata Kelola

Senin, 15 Desember 2025 | 15:13

Kegagalan Timnas Indonesia U-22 mempertahankan medali emas di SEA Games 2025 Thailand dinilai tidak sekadar disebabkan hasil pertandingan di lapangan.

KAB. TANGERANG
BP Taskin Pantau Dampak Kemiskinan Akibat Bencana di Sumatera

BP Taskin Pantau Dampak Kemiskinan Akibat Bencana di Sumatera

Senin, 15 Desember 2025 | 22:01

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai mEngawasi dan menghitung dampak kemiskinan yang disebabkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

NASIONAL
Pemerintah Klaim Cabut Izin 22 PBPH Bermasalah Seluas Lebih dari 1 Juta Hektare

Pemerintah Klaim Cabut Izin 22 PBPH Bermasalah Seluas Lebih dari 1 Juta Hektare

Selasa, 16 Desember 2025 | 15:34

Sebanyak 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat serta lingkungan dicabut oleh pemerintah pusat.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill