Connect With Us

LSM dan Ormas Disebut Picu Pabrik di Kabupaten Tangerang Hengkang, Pengamat: Ada Benarnya

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu, 28 Juni 2023 | 18:49

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Sukardin. (@TangerangNews / Rangga Agung Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Aksi unjuk rasa sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) di Kantor Bupati Tangerang, pada Senin 26 Juni 2023, dinilai berlebihan. 

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Sukardin mengatakan, pihaknya menyesalkan adanya aksi unjuk rasa pengurus LSM dan ormas yang merasa keberatan atas pernyataan Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Desiyanti, bahwa penyebab maraknya pemutusan hubungan kerja di perusahaan itu gara- gara ulah mereka.

"Aksi itu menurut saya berlebihan. Masih ada cara lain untuk menyelesaikan masalah, seperti berdiskusi langsung dengan pejabat terkait, guna mempertanyakan apa motivasi pejabat publik tersebut, sehingga dia mengeluarkan pernyataan demikian," ungkap Sukardin, kepada wartawan, Selasa 27 Juni 2023.

Sukardin menilai seorang pejabat publik, dalam mengeluarkan pernyataan mengenai adanya dugaan keterlibatan LSM dan Ormas yang mengganggu kenyamanan investasi di daerah berjuluk kota seribu industri tersebut, tentu tidak asal bicara. 

Apa yang diungkapkan Desiyanti itu, kemungkinan juga ada benarnya karena berbasis data dan hasil analisis.

"Kalau pejabat publik asal ngomong juga sangat berbahaya sekali dan konsekuensinya bisa dijerat pidana," katanya.

Ia pun menyarankan kepada rekan- rekan LSM dan Ormas yang merasa dirugikan agar melakukan pendekatan hukum, untuk menguji apakah pernyataan itu mengandung unsur kebenaran atau hoaks.

"Tapi saya punya keyakinan tak mungkin dia bicara sembarangan tanpa didukung dengan alat bukti yang valid," jelasnya.

Sukardin mengaku banyak mendengar informasi di lapangan bahwa ada segelintir oknum LSM dan Ormas yang terlibat dalam praktik calo tenaga kerja.

Bahkan, oknum- oknum itu disinyalir menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan outsourcing atau perusahaan alih daya, guna memudahkan aksinya dalam merekrut serta menyalurkan tenaga kerja.

"Info yang saya dapat seperti itu. Mirisnya lagi, diduga ada oknum LSM dan Ormas yang menjadi pemilik perusahaan outsourcing," terangnya.

Para oknum ini ditengarai memainkan perannya dengan mencari- cari kesalahan perusahaan pemberi kerja dan ujung-ujungnya melakukan negosiasi agar bisa diajak menjadi mitra kerjanya.

"Ini juga yang harus sama-sama diperhatikan oleh rekan-rekan, jangan sampai nama baik LSM dan Ormas rusak gara- gara ulah oknum tersebut," tandasnya.

NASIONAL
IDI Nilai Komentar Nirempati Oknum Nakes ke Yurizal Pasien BPJS karena Dipicu Burnout

IDI Nilai Komentar Nirempati Oknum Nakes ke Yurizal Pasien BPJS karena Dipicu Burnout

Rabu, 5 Agustus 2026 | 14:41

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menanggapi munculnya komentar yang dinilai tidak berempati dari sejumlah akun yang mengaku sebagai tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal Tri Chaerawan.

TEKNO
kUotamasya by.U: Beli Kuota, Buka Peluang Trip Hemat ke Destinasi Impian

kUotamasya by.U: Beli Kuota, Buka Peluang Trip Hemat ke Destinasi Impian

Jumat, 31 Juli 2026 | 07:05

Paket internet sekarang tidak cuma soal jumlah gigabyte. Lewat kUotamasya by.U, kamu bisa mendapatkan kuota sekaligus mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perjalanan dengan harga spesial.

BANTEN
Mulai Dibangun, DPD RI Banten Bakal Punya Kantor Baru Senilai Rp10 Miliar

Mulai Dibangun, DPD RI Banten Bakal Punya Kantor Baru Senilai Rp10 Miliar

Rabu, 5 Agustus 2026 | 21:14

Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Banten mulai berlangsung di Kota Serang, Rabu, 5 Agustus 2026.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill