TANGERANGNEWS.com-Kecelakaan maut bus yang membawa rombongan dari Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang di Jalan Raya Pekalongan-Banjarnegara, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengatakan pihaknya turut berduka cita atas peristiwa menewaskan dua warga Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, yakni Hj Adah, 55, dan Iyus Firdaus, 30.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya melalui Dinas Perhubungan (Dishub), akan melakukan pengecekan secara acak pada PO bus.
"Kami turut berduka cita dan mendorong lebih lagi untuk pengawasan bus-bus melalui dinas perhubungan, terlebih untuk meningkatkan, kesadaran perusahaan bus agar uji KIR secara rutin 6 bulan," katanya, Senin 21 Oktober 2024.
Kalau kedapatan melanggar, Soma menegaskan akan mencabut izin perusahaan bila ditemukan kelalaian pada bus dan pelanggaran aturan.
"Kami secara tegas akan mencabut izin operasionalnya, bila dalam hasil penyelidikan ada permasalah pada armada, karena ini menyangkut nyawa banyak orang," ungkapnya.
Diketahui, satu unit bus yang mengangkut warga, terbalik di Pekalongan, Jawa Tengah hingga menyebabkan dua orang tewas.
Berdasarkan informasi, rombongan warga ini akan studi banding di Pekalongan. Namun saat melewati jalur Pekalongan-Banjarnegara, di Desa Telogo, Pekalongan, bus jatuh dan terbalik ke parit dengan kedalaman 3 meter.
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
TODAY TAG
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan internal dan tata kelola birokrasi guna mencegah potensi kecurangan (fraud) di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews