TANGERANGNEWS.com-Sejumlah aliansi buruh dari berbagai kelompok di Kota dan Kabupaten Tangerang, melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) serta upah minimum provinsi Sektoral (UMPS) 2025.
Dari pantauan TangerangNews, para buruh berkumpul di Bitung hingga tugu Adipura Tigaraksa pukul 11.30 WIB, lalu berlanjut ke kantor Pj Gubernur Banten.
"Kami hari ini datang ke Kantor Pj Gubernur Banten untuk mengawal rekomendasi kenaikan upah minimum di provinsi. Kami juga meminta agar Pj Gubernur berani keluar dari PP No 51/2023 dalam penetapan upah ini," ujar Dimas Saputra, Sekretaris Umum KASBI Banten, Selasa 17 Desember 2024.
Dimas menambahkan demo buruh ini dalam rangka mengawal kenaikan UMK dan menuntut Pj Gubernur Banten menerbitkan surat keputusan (SK) yang sesuai dengan tuntutan buruh.
“Jika SK Gubernur tidak sesuai apa yang kami harapkan, maka kami akan melakukan demo lebih besar dari pada ini,” ujarnya.
Sebelumnya, para buruh ini menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi Sektoral yakni dari sektoral tingkat 1, 2, dan 3 masing-masing berbeda.
"Untuk sektoral tingkat 1 sebesar 15 persen, 2 sebesar 10 persen, dan 3 sebesar 5 persen, kami minta segera disahkan di Provinsi Banten," imbuhnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) resmi membuka pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahap II jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.
TODAY TAG
Slamet Suradio, masinis yang selamat dari peristiwa tabrakan kereta api dalam Tragedi Bintaro 1987, meninggal dunia pada Rabu, 3 Juni 2026, dini hari.
Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya tantangan sosial, penguatan nilai-nilai kebangsaan dinilai menjadi benteng utama dalam menjaga persatuan bangsa.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) terus bertambah. Hingga Juni 2026, total pekerja yang terdampak PHK telah mencapai sekitar 43.000 orang.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
