TANGERANG-Pelaksanaan Pilgub Banten yang dilaksanakan 22 Oktober mendatang, tampaknya akan menghadapi sejumlah kendala. Sebab saat ini ada sekitar 24 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, mengancam memboikut pemilukada Gubernur tersebut.

"Honor kami terlalu kecil, dan  dana untuk membuat TPS juga kecil. Kami tidak siap melakukan pekerjaan ini," ucap Komarudin, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Selasa (18/10).

Menurut Komarudin, untuk Pilgub kali ini pihaknya hanya dibayar Rp 140.000, jauh lebih kecil dari hajat serupa yang mencapai Rp 300.000. "Dulu anggaran pembuatan TPS saja mencapai Rp 600.000, tapi sekarang malah turun drastis sebesar Rp 300.000. Kenapa bisa turun drastis begini," ucapnya dengan nada bingung.

Karena itu jika tidak dinaikkan, kata Komar, akan ada aksi boikot dari KPPS di Desa Pangkalan. "Ini bukan ancaman, kami hanya memperingatkan agar honor kami ditambah," tegasnya.

Menurut Komar, di Desa Pangkalan ada 24 KPPS. Tiap KPPS memiliki anggota sekitar tujuh orang. "Mereka semua siap mengundurkan diri, bahkan tidak menutup kemungkinan pengunduran diri akan dilakukan KPPS di seluruh desa di Kecamatan Tekluknaga," katanya.

Rencana pengunduruan diri KPPS Desa Pangkalan itu, kata Komar, sudah dituangkan dalam surat pernyataan sikap, yang ditandatangani oleh 24 KPPS di atas materai Rp 6.000.  "Kalau honor kami dan pembuatan TPS tidak segera dinaikkan, kami akan betul-betul mundur," ancamnya.

Sementara itu, Ketua KPPS 20, Edy Linguih, merasa dilecehkan dengan honor dan dana pembuatan TPS yang minim. Padahal lanjut dia, KPPS itu merupakan ujung tombak dalam setiap pemilu atau pemilukada.

Irawan, Kordinator KPPS Desa Pangkalan, mengatakan aksi serupa bisa dilakukan anggota KPPS di 12 desa lainnya. "Kalau KPPS se-Kecamatan Teluknaga mundur, itu bisa bahaya," ujarnya.(DRA)