TANGERANGNews.com-Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa melaunching Layanan Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama e-Warung KUBE untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Cimone, Kota Tangerang, Kamis (12/1/2017).
"Kalau suaminya minta untuk beli rokok, jangan dikasih. Kalau ketahuan maka dicabut bantuannya," tegas Khofifah di depan ibu-ibu penerima PKH.
Khofifah memastikan, bila peruntukan PKH hanya untuk biaya sekolah anak. Kalaupun belum memiliki anak usia sekolah, PKH hanya untuk perbaikan atau pemenuhan gizi anak.
Adapun penerima PKH di Kota Tangerang berjumlah 19 ribu orang. Jumlah bantuan yang diterima berbeda-beda. Untuk ibu yang sedang hamil, punya bayi, balita atau anak SMA/SMK menerima Rp1 juta per tahun. Kalau punya anak SMP Rp750 ribu per tahun dan anak SD Rp450 ribu per tahun. Maksimal tiga anak yang bisa dibantu
"Sedangkan penerima beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) sebanyak 52 ribu orang. Dengan jumlah bantuan Rp110 ribu tiap bulan," kata Khofifah.
Bantuan itu akan langsung ditransfer ke rekening BNI. Jika ingin dicairan, penerima bisa mengambilnya di e-warung yang tersedia di wilayahnya, jika sewaktu-waktu membutuhkan.
"Warga juga bisa menggunakan untuk bertransaksi di e-warong secara non tunai, seperti beli beras, gula atau minyak goreng. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memfasilitasi penerimaan subsidi secara non tunai," kata Khofifah.
Targetnya, kata Khofifah, di kota Tangerang akan dibangun sebanyak 52 e-warung untuk para PKH. Mensos sudah menyediakan anggaran, tinggal Pemkot Tangerang melalui dinas sosial yang mencari tempatnya.
Dalam rangka menyambut Bulan Autisme Sedunia, VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated bekerja sama dengan Matalesoge HospitABLElity Academy menggelar pameran seni bertajuk “You See Me and I Feel You”, yang berlangsung pada 24 April
TODAY TAG
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan situasi geopolitik dunia yang memanas, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan mengevaluasi sejumlah jurusan di sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan kebutuhan dunia kerja.
Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews