Connect With Us

Mensos Ancam Cabut Bantuan PKH Jika Dipakai Beli Rokok

Rangga Agung Zuliansyah | Kamis, 12 Januari 2017 | 18:45

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa melaunching Layanan Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama e-Warung KUBE untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Cimone, Kota Tangerang, Kamis (12/1/2017). (Rangga A Zuliansyah / TangerangNews,com)


TANGERANGNews.com-Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa melaunching Layanan Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama e-Warung KUBE untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Cimone, Kota Tangerang, Kamis (12/1/2017).


"Kalau suaminya minta untuk beli rokok, jangan dikasih. Kalau ketahuan  maka dicabut bantuannya," tegas Khofifah di depan ibu-ibu penerima PKH.

Khofifah memastikan, bila peruntukan PKH hanya untuk biaya sekolah anak. Kalaupun belum memiliki anak usia sekolah, PKH hanya untuk perbaikan atau pemenuhan gizi anak.

Adapun penerima PKH di Kota Tangerang berjumlah 19 ribu orang. Jumlah bantuan yang diterima berbeda-beda. Untuk ibu yang sedang hamil, punya bayi, balita atau anak SMA/SMK menerima Rp1 juta per tahun. Kalau punya anak SMP Rp750 ribu per tahun dan anak SD Rp450 ribu per tahun. Maksimal tiga anak yang bisa dibantu

"Sedangkan penerima beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) sebanyak 52 ribu orang. Dengan jumlah bantuan Rp110 ribu tiap bulan," kata Khofifah.

Bantuan itu akan langsung ditransfer ke rekening BNI. Jika ingin dicairan, penerima bisa mengambilnya di e-warung yang tersedia di wilayahnya, jika sewaktu-waktu membutuhkan.

"Warga juga bisa menggunakan untuk bertransaksi di e-warong secara non tunai, seperti beli beras, gula atau minyak goreng. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memfasilitasi penerimaan subsidi secara non tunai," kata Khofifah.

Targetnya, kata Khofifah, di kota Tangerang akan dibangun sebanyak 52 e-warung untuk para PKH. Mensos sudah menyediakan anggaran, tinggal Pemkot Tangerang melalui dinas sosial yang mencari tempatnya.

OPINI
Korupsi dan Politik Pilih-Pilih Standar Global

Korupsi dan Politik Pilih-Pilih Standar Global

Jumat, 23 Oktober 2026 | 19:42

Wacana redefinisi korupsi yang dilemparkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memicu kegaduhan baru di ruang publik. Pemerintah mengusulkan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi bergeser mengikuti standar global

KAB. TANGERANG
153 Kades Habis Masa Jabatan 2027, Pemkab Tangerang Mulai Persiapkan Pilkades

153 Kades Habis Masa Jabatan 2027, Pemkab Tangerang Mulai Persiapkan Pilkades

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:23

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2027.

BISNIS
Nasabah Wajib Tahu! Ini Aturan dan Etika Debt Collector Tarik Kendaraan

Nasabah Wajib Tahu! Ini Aturan dan Etika Debt Collector Tarik Kendaraan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:01

Aktivitas penagihan utang dalam industri pembiayaan seringkali memicu persoalan di tengah masyarakat. Tak jarang terjadi gesekan ketika ada penarikan paksa kendaraan oleh debt collector (professional collector).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill