TANGERANGNEWS.com-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepada seluruh anggota Panwascam. Bimtek tersebut dilakukan dalam rangka penguatan kapasitas SDM dan tenaga kesekretariatan di lingkup Panwaslu.
Kegiatan itu dihelat di Restoran Istana Nelayan, Kebun Nanas, Kota Tangerang, dengan turut dihadiri oleh 39 anggota Panwascam dari seluruh Kecamatan yang ada di Kota Tangerang, Senin (4/12/2017).
BACA JUGA :
Dalam sambutannya, Ketua Panwaslu Kota Tangerang Agus Muslim mengatakan, kegiatan tersebut berguna untuk meningkatkan kinerja SDM para Panwancam dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Kegiatan ini terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Sekaligus penguatan secara teknis," ujarnya.
Menurutnya, lanjut Agus, hal tersebut harus diprioritaskan, karena kegiatan pelaporan harus konsisten dan tidak bisa ditunda-tunda. Secara teknis dalam pembuatan laporan itu SDM harus betul-betul menguasainya.
"Baik itu penguasaan teknik pelaporan. Dalam kegiatan ini juga ikut dilibatkan kepala kesekretariatan, bendahara dan semua komisioner," katanya.
Agus menambahkan, pembuatan laporan itu harus benar-benar dikuasai agar berkas dan dokumen keseketariatan tidak tertumpuk secara cuma-cuma. Terutama terkait pengelolaan pajak, pihaknya tidak mau adanya pajak yang harus dibayar dan tidak tertunda.
"Karena pajak harus diutamakan. Itu selalu kita warning sama pihak kecamatan, jika ada kegiatan pajaknya harus diselesaikan itu salah satu point yang harus ditekankan," imbuhnya.(RAZ/HRU)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).
TODAY TAG
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Besarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews