Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan
Selasa, 6 Oktober 2026 | 19:40
Potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
TANGERANGNEWS.com-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang terus mendorong peningkatan pelayanan kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKDA) Online.
Menurut Plt Sekretaris BKPSDM Kota Tangerang Encep Muharam, SIKDA Online merupakan aplikasi sistem informasi kepegawaian yang mampu memenuhi kebutuhan data potensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang sudah terintegrasi secara online.
"Hal itu merupakan penerapan kami untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara," ujarnya, di kantor BKPSDM Kota Tangerang, Kamis (15/11/2018).

Encep menjelaskan, serangkaian alur pelayanan kepegawaian dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang kepegawaian khususnya pelayanan administrasi kepegawaian dan pelayanan kenaikan pangkat aparatur melalui SIKDA Online.
Adapun alur pelayanan kepegawaian tersebut yaitu (1) Data online secara otomatis memberikan notifikasi bahwa pegawai memperoleh informasi kenaikan pangkat dan pelayanan lainnya di SIKDA Online; (2) BKPSDM menindaklanjuti pemprosesan pelayanan tersebut setelah mendapatkan usulan dari operasi perangkat daerah (OPD);

(3) Penyusunan daftar nominatif pegawai yang akan naik pangkat baik dari struktural maupun fungsional; (4) Verifikasi kelayakan persyaratan kenaikan pangkat oleh bidang mutasi aparatur yang dilakukan pendamping bersama tim BKN; (5) Pembuatan dokumen pertimbangan teknis (Pertek) kenaikan pangkat pegawai, untuk kemudian dibuatkan petikan SK dokumen kenaikan pangkat oleh BKPSDM.
"Khusus untuk pegawai fungsional data file non berkas harus terlampir file hardcopy dokumen penilaian angka kredit (PAK)," jelas Encep.
Selain itu, dalam SIKDA Online yang merupakan manajemen kepegawaian berbasis teknologi ini juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan e-Kinerja, e-Absensi, e-Arsip, e-Diklat, e-Apatur, SKP Online, SiEvjab, dan Database Non-PNS.
Encep mengatakan, pelayanan tersebut dapat memudahkan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang untuk mengakses layanan kepegawaiannya sehingga bisa berkonsentrasi terhadap tugas pokoknya masing-masing.
"Jadi pengawai tidak perlu pusing dengan urusan kepegawaian seperti kenaikan pangkat dan pensiun. Karena itu semua sudah paperless artinya tidak perlu membawa berkas konvensional seperti dulu," terang Encep.

BKPSDM Kota Tangerang juga sempat meraih penghargaan "BKN Award 2018" karena dinilai berhasil membangun sistem kepegawaian yang komprehensif mulai dari proses pengadaan pegawai, mutasi, promosi hingga pensiun tersebut.
SIKDA Online juga telah diadopsi Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait aplikasi tersebut untuk segera diimplementasikan hingga ke tingkat pusat maupun daerah.
"Jadi nanti bisa diimplementasikan di kabupaten/kota dan Provinsi Banten dan juga Provinsi Jawa Barat, di mana kerjasama ini sesuai dengan instruksi Kepala BKN Pusat bahwa ditargetkan tahun 2019 semua sistem kepegawaian sudah digitalisasi dan online," kata Encep.
Tak hanya itu. Belakangan ini juga BKPSDM Kota Tangerang menjadi sarana studi banding oleh instansi serupa kabupaten/kota, misalnya, BKPSDM Kabupaten Magelang.
"Kami akan terus meningkatkan pelayanan dan kerjasama berkesinambungan dengan BKN sehingga produk pelayanan kepegawaian lebih efektif, transparan, dan akuntabel," imbuh Encep.(ADV)
Potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
TODAY TAGSebanyak 6.700 pelari meramaikan Gemilang KORPRI Night Run 2026 di kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Polresta Tangerang resmi menetapkan Aji Cahyono Putra sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembubaran ibadah dengan membawa senjata tajam (sajam) pada jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Rajeg, Kabupaten Tangerang.
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews