Connect With Us

Demo Warga Terkena Gusuran Runway 3 Ricuh

Achmad Irfan Fauzi | Senin, 1 Juli 2019 | 19:51

Suasana aksi unjuk rasa warga Desa Rawa Rengas Kabupaten Tangerang di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (1/7/2019). (TangerangNews/2019 / Achmad Irfan Fauzi)

 

TANGERANGNEWS.com-Aksi unjuk rasa ratusan warga Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang korban gusuran pembangunan landasan pacu ( runway 3) Bandara Soekarno-Hatta di depan Pengadilan Negeri (PN) Tangerang sempat ricuh, Senin (1/7/2019).

Kericuhan itu berawal saat mobil komando aksi dilintangkan di tengah jalan depan pengadilan. Arus lalu lintas pun tersendat. Polisi kemudian merangsek ke arah mobil dan berusaha merebut kunci kontak.

pn

Namun langkah petugas keamanan itu dicegah pendemo. Mereka tetap memaksa mobil itu dalam posisi melintang. Aksi saling dorong pun terjadi. Karena kalah jumlah, polisi akhirnya mengalah, petugas kemudian mengalihkan arus lalu lintas.

Suasana aksi unjuk rasa warga Desa Rawa Rengas Kabupaten Tangerang di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (1/7/2019).

Kemudian warga merangsek ke halaman PN Tangerang. Aksi saling dorong kembali terjadi hingga pintu pagar pengadilan pun jebol.  

Menurut koordinator aksi, Wawan Setiawan, kedatangan mereka ke lokasi meminta pembatalan eksekusi lahan. Kata Wawan, warga menerima surat pengosongan lahan yang dikeluarkan  PN Tangerang.

Baca Juga :

Surat tersebut, diterima warga pada 20 Juni 2019. Warga diharuskan mengosongkan lahan mulai 1 sampai 9 Juli 2019.

"Biaya dari mana kami ini kalau pindah?" ujar Wawan kepada TangerangNews.

Suasana aksi unjuk rasa warga Desa Rawa Rengas Kabupaten Tangerang di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (1/7/2019).

Warga juga, lanjutnya, datang ke lokasi untuk memenuhi undangan PN Tangerang. "Kami tidak mau mengabaikan, kami penuhi panggilan, tapi dengan syarat, pengklaim tanah kami harus hadir, jika tidak kami tidak mau," tegasnya.

Saat ini, ada 145 kepala keluarga (KK) dengan 715 jiwa dan 138 bangunan serta 63 bidang tanah di Desa Rawa Rengas yang mengalami sengketa.

"Kami hanya ingin ada penjelasan dan sekarang kami ingin mereka bagaimana mencari solusi. Sesungguhnya kami tidak membebankan semuanya ke pengadilan. Tapi ingin antara AP II, Pengadilan, BPN dan kami duduk bareng," ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pihak PN Tangerang belum bisa dikonfirmasi.

Diberitakan sebelumnya, PT Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Soetta sudah melakukan konsinyasi (menitipkan uang ganti rugi) di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar Rp430,35 miliar dari total Rp3,35 triliun nilai ganti kerugian pembebasan tanah. 

Sejak 25 Januari 2019 telah dibebaskan 3.021 bidang tanah seluas 167,52 hektare, atau sesuai dengan kebutuhan proyek landasan pacu ketiga. Adapun dari tanah yang sudah dibebaskan itu, terdapat 209 bidang tanah seluas 309.542 meter persegi yang ditempati sekira 200 KK.(RMI/HRU)

OPINI
Indonesia Surga Mafia Judol Internasional?

Indonesia Surga Mafia Judol Internasional?

Minggu, 17 Mei 2026 | 15:42

Pada 9 Mei 2026 Bareskrim Polri menahan 320 WNA pelaku sindikat judi online di gedung perkantoran Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Setiap tahun selalu ada penangkapan sindikat Judol.

AYO! TANGERANG CERDAS
SPMB Kota Tangerang 2026 Dibagi 3 Wilayah, Orangtua Wajib Cek Zona Domisili Sekolah

SPMB Kota Tangerang 2026 Dibagi 3 Wilayah, Orangtua Wajib Cek Zona Domisili Sekolah

Kamis, 21 Mei 2026 | 09:27

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mulai mematangkan menetapkan pembagian wilayah domisili bagi calon peserta didik terkait Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang SD dan SMP.

BANTEN
Pemprov Banten Usulkan Perampingan Dinas PUPR dan Perkim agar Gampang Eksekusi Program

Pemprov Banten Usulkan Perampingan Dinas PUPR dan Perkim agar Gampang Eksekusi Program

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:46

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai mengusulkan perampingan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KAB. TANGERANG
Rupiah Melemah, Pemkab Tangerang Waspadai Potensi PHK Massal

Rupiah Melemah, Pemkab Tangerang Waspadai Potensi PHK Massal

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mewaspadai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang diakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill