TANGERANGNEWS.com—Dinas Sosial Kota Tangerang melabeli rumah-rumah keluarga penerima manfaat (KPM) yang secara ekonomi sudah mapan, tetapi masih mengaku miskin dengan tanda sebagai Warga Miskin. Hal ini dilakukan agar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tepat sasaran.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Suli Rosadi mengatakan, cukup banyak pelaporan kepada pihaknya terkait warga di Kota Tangerang yang kemampuan ekonominya sudah mampu tetapi masih mengaku miskin agar tetap terdata menjadi KPM sehingga bantuan dari PKH dan BPNT terus mengalir.

"Jadi banyak informasi kepada kami bahwa bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Akhirnya kami lakukan langkah dengan mendatangi rumah orang-orang yang memang tidak tepat sasaran," ujarnya kepada TangerangNews, di kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Kamis (5/9/2019).

Suli menuturkan, pihaknya telah melabeli dua rumah KPM di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang dengan ditandai tulisan Warga Miskin. Penandaan itu dilakukan dengan mengecat tembok rumah warga tersebut.

"Seperti kemarin di Neglasari ternyata yang bersangkutan punya kontrakan lima. Apakah layak orang itu dikatakan dapat bantuan? Ya, akhirnya kita pasang dengan label," katanya.

Penandaan itu akan berlanjut ke rumah-rumah KPM nakal karena masih mengaku tidak mampu padahal sudah mapan.

"Saya tekankan kami tidak akan melabelisasi semua rumah KPM. Tapi hanya rumah KPM yang nakal," ucapnya.

Dengan penandaan rumah Warga Miskin ini, Suli berharap, para KPM sadar jika tingkat perekonominya sudah mampu meskipun tidak dibantu pemerintah sehingga bantuan PKH dan BPNT dari Kementerian Sosial ini tepat sasaran.

"Saya mengimbau kepada masyarakat yang mengaku dirinya miskin tapi mampu segera graduasi sukarela supaya bantuan disalurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan," tuturnya.

Menurut Kordinator PKH Kota Tangerang Syafei, hingga kini tercatat jumlah KPM di Kota Tangerang mencapai 32.129. Namun begitu, kata dia, data peserta KPM tersebut bersifat fluktuatif.

"Kalau data sifatnya berubah-ubah karena bisa jadi ada penambahan kuota dari pusat, bisa juga ada yang graduasi, atau keluar karena sudah tidak memiliki komponen," jelasnya.

Ia mengatakan, pihaknya rutin memutakhirkan data KPM untuk merefresh penerima bantuan ini. Ia juga menyebut, pihaknya tidak dapat menghapus KPM untuk tidak dapat menerima bantuan agar tepat sasaran. Pemberhentian bantuan hanya dapat diajukan oleh para KPM dalam surat pengunduran diri atau graduasi sukarela.

"Kami dari pendamping memang tidak bisa mengeluarkan sepihak karena memang ada etika," pungkasnya.

Adapun bantuan yang diterima para KPM melalui PKH adalah berupa dana untuk siswa SD Rp900 ribu, siswa SMP Rp1,5 juta, siswa SMA Rp2 juta, dan balita, lansia, ibu hamil Rp2,4 juta untuk setahun. Sedangkan dalam program BPNT, para anggota KPM menerima bantuan berupa 7 kilogram beras dan 1 kilogram telur perbulannya.(MRI/RGI)