Jalur Mutasi SPMB SMP Kota Tangerang Dibuka Besok
Senin, 29 Juni 2026 | 19:00
Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 masih berlangsung.
TANGERANGNEWS.com-Komisi II DPRD Kota Tangerang yang membidangi kesehatan dan pendidikan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk buka-bukaan soal peta pasien suspect maupun positif COVID-19.
“Kami mendesak Pemkot Tangerang dalam hal ini dinas kesehatan untuk membuka peta pasien Corona,” jelas Saeroji, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Kamis (19/3/2020).
Saeroji mengatakan sejauh ini Pemkot Tangerang tidak transparan terkait data warganya yang menderita COVID-19. Dia menuturkan, transparansi peta penderita COVID-19 sangat penting untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga bisa lebih mewaspadai virus mendunia ini.
“Bukan berarti untuk aib, tapi dalam rangka memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk lebih hati-hati dan mengikuti langkah-langkah yang sudah dicanangkan Pemkot Tangerang,” ungkap Saeroji.
Ia berharap Pemkot Tangerang segera mempublikasikan peta penderita COVID-19. Sebab bila ditutup-tutupi, masyarakat menduga Kota Tangerang aman, padahal sedang dilanda atau menyandang status kejadian luar biasa (KLB) virus corona.
“Agar kita juga bisa bersama-sama untuk meminimalisir pencegahan ini. Jangan sampai kemudian semakin hari semakin mewabah karena ketidaktahuan seolah-olah tidak ada apa-apa,” tuturnya.
Berdasarkan peta dari situs info corona Pemprov Banten terdapat 20 pasien positif, 29 pasien dalam pengawasan (PDP), 154 orang dalam pemantauan (ODP) terkait COVID-19. Jika dirinci, 6 pasien positif, 9 PDP, dan 35 ODP berasal dari Kota Tangerang.(RMI/HRU)
Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 masih berlangsung.
TODAY TAGNama Kampung Pakojan di Kota Tangerang ternyata memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan perjalanan seorang tokoh agama yang pernah menimba ilmu di kawasan Pakojan, Jakarta Barat.
Dalam khazanah sosiologi organisasi, Muhammadiyah sedianya merupakan antitesis bagi tradisi patrimonial. Persyarikatan ini berdiri di atas fondasi otoritas legal-rasional, di mana legitimasi kepemimpinan berakar pada kompetensi dan kaderisasi
Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu mengetahui bahwa tidak semua tindakan operasi dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews