TANGERANGNEWS.com–Pemerintah Kota Tangerang dianggap tidak transparan dalam menangani kasus COVID-19. Sehingga, wajar bila penyebaran virus terus terjadi.
Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia dr Pandu Riono mengatakan, tidak transparansinya Pemerintah Kota Tangerang mempengaruhi penyebaran COVID-19.
"Ya berpengaruh. Kan, kita enggak tahu apa yang dilakukan Gugas (Gugus Tugas)," ujarnya kepada TangerangNews, Selasa (28/4/2020).
Menurutnya, kinerja-kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota Tangerang perlu diketahui masyarakat.
"Tangerang tuh kita nggak jelas ada apa saja kegiatannya. Berapa banyak PDP yang dites, berapa positif, itu harus dilihat," katanya.
Misalnya dalam hal mengindentifikasi orang yang berkontak langsung dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19.
Kata dia, pelacakan kasus ini harus dilakukan hingga tuntas. Setelahnya, masyarakat harus mengetahui penjelasan hasil tersebut.
Selain itu, dia menambahkan, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi yang masif tentang pencegahan dan penanganan corona.
"Jadi, kalau kerjanya setengah-setengah, ya, kasus Corona enggak akan selesai. Seakan-akan kita didikte virus, seharusnya kita mendikte virus," pungkasnya.
Sementara Dinas Kesehatan Kota Tangerang saat dimintai tanggapannya tidak menjawab. Begitupun dengan Humas Pemerintah Kota Tangerang. (RAZ/RAC)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disebut-sebut dapat menjadi “bom waktu” dan memicu cuaca tidak stabil jika dilakukan secara terus-menerus.
TODAY TAG
Ruas Jalan Maloko–Dangdang yang selama puluhan tahun rusak dan nyaris tak tersentuh pembangunan dipastikan akan diperbaiki pada 2026 melalui rencana kolaborasi antarpemerintah daerah.
Warga RW 14 Kelurahan Rawabuntu, Serpong, resmi melayangkan gugatan class action terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dan PT Bumi Serpong Damai (BSD).
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
