TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang berencana akan memotong gaji Tenaga Harian Lepas (THL) untuk merasionalisasi anggaran sebagai upaya penanganan COVID-19.

Rencana pemotongan gaji para THL di lingkungan Pemkot Tangerang itu disoroti oleh Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia Hasanudin BJ.

Menurut pria yang akrab dipanggil BJ ini, Pemkot Tangerang seharusnya melakukan kajian yg lebih matang dalam melakukan rasionalisasi anggaran.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan rasionalisasi anggaran selain pemotongan gaji.

"Jangan gaji THL dijadikan sasaran tembaknya. Kita tahu bahwa gaji mereka per bulan hanya Rp4 juta, jika rasionalisasi anggaran didampakkan pada THL, ini tentu akan menimbulkan dampak sosial baru, apalagi pemotongan sampai ke angka 50% dari gaji mereka," ungkapnya.

Apabila benar dilakukan pemotongan gaji para THL, BJ menilai tentunya akan berdampak pada penghasilan dan perekonomian yang bersangkutan.

"THL itukan digaji dihitung per hari, coba bayangkan jika gaji mereka dipotong, mau makan apa anak dan istri mereka," paparnya.

Jika pemerintah daerah tetap bersikeras melakukan pemotongan gaji para THL, kebijakan tersebut dinilai kejam dan tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Sementara itu, untuk rasionalisasi anggaran dampak dari COVID-19, BJ menyarankan agar Pemerintah Kota Tangerang mencairkan dana deposito untuk penanganan pandemi. Karena saat ini, masyarakat sangat menantikan bantuan dari pemerintah.

Selain dana deposito, juga disarankan untuk menggunakan Upah Pungut (UP) yang ada dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

"Upah pungut ini kan sangat besar anggarannya, dan masuk dalam belanja tidak langsung. Saya menyarankan agar upah pungut ini dimasukan ke belanja lagsung, sehingga bisa membantu melakukan rasionalisasi anggaran. Dan pemotongan gaji sebaiknya disasarkan kepada esselon 4, 3 dan 2 saja yang sudah mencapai puluhan juta per bulannya," jelasnya. (RAZ/RAC)