Simak Tips Cegah Kejahatan Digital dan Deteksi Hoaks di Medsos
Senin, 27 Juli 2026 | 20:21
Di tengah masifnya penggunaan media sosial dan layanan digital, ancaman kejahatan siber kian mengintai celah keamanan finansial masyarakat.
TANGERANGNEWS.com-Tarif parkir di kawasan Mal CBD Ciledug, Kota Tangerang, dikeluhkan. Pasalnya tarif parkir di pinggir jalan sekitar ruko CBD tersebut mematok harga yang dinilai mahal dan tidak sesuai peraturan daerah (Perda) setempat.
Seperti yang dikatakan Nazar Rio, warga Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.
Pada Rabu (11/11/2020), sekitar pukul 17.00 WIB, dirinya parkir di sebelah selatan bagian luar Mal CBD Ciledug. Lalu dia mendapat karcis dari petugas parkir dengan tarif yang dipatok tidak sesuai dengan perda.
"Tarifnya jadi Rp5.000, padahal sebelumnya Rp3.000. Bahkan di dalam karcis itu sendiri terdapat dua nilai tarif yang berbeda," kata dia kepada Tangerangnews.com, Kamis (12/11/2020).
Nazar sempat menanyakan soal perubahan tarif pada karcis parkir yang bertuliskan Lestari Parking tersebut. Menurutnya, petugas parkir mengaku tarif sebelumnya sudah tidak berlaku.
"Biasanya saya parkir di sekitaran Ruko CBD Ciledug itu kisaran Rp3.000 sesuai nominal yang tertera di karcis. Tapi jadi enggak fair aja, ketika dalam satu karcis tertera dua tarif parkir dengan nominal yang berbeda," ujarnya.
Dia berharap Pemerintah Kota Tangerang segera menindak pengelola parkir yang mematok harga seenaknya.
"Semoga juga semua yang terkait di dalamnya transparan dan sesuai perda dalam pengelolaanya tidak main asal patok tarif seenaknya, setidaknya jelas gitu loh," tandasnya.
Diketahui, berdasarkan Perda Kota Tangerang No 4/2014 tentang tarif retribusi parkir tertulis bahwa jenis kendaraan roda dua Rp1.000, kendaraan roda tiga Rp1.500, kendaraan roda empat Rp2.000, dan kendaraan roda enam Rp5.000. (RAZ/RAC)
Di tengah masifnya penggunaan media sosial dan layanan digital, ancaman kejahatan siber kian mengintai celah keamanan finansial masyarakat.
TODAY TAGKasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Bagi masyarakat Kota Tangerang yang merasa terganggu oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan hingga mencaplok fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, taman, maupun ruang publik lainnya, dapat melaporkannya langsung ke Satpol PP.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews