TANGERANGNEWS.com-Rombongan Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tangerang, Jumat 3 September 2021.
Kunjungan kerja tersebut terkait spesifik bidang pendidikan Program Sekolah Penggerak di Ruang Ahlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Ketua tim rombongan Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyampaikan, kunjungan kerja spesifik ini terkait persiapan dan kesiapan Sekolah Penggerak di Kota Tangerang.
"Alhamdulillah dari diskusi beberapa hal yang kita lakukan dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan untuk awal ini cukup baik, tidak ada permasalahan yang krusial terhadap persiapan dan kesiapan sekolah dan guru penggerak," ujarnya.
Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin menerangkan, Kota Tangerang merupakan salah satu dari 111 Kota/Kabupaten yang terpilih menjadi kota penyelenggara program sekolah penggerak di tahap awal dan sudah di lanuching pada tanggal 16 Pebruari 2021 yang lalu.
"Untuk menjadi sekolah penggerak para kepala sekolah mengikuti tes. Alhamdulillah 32 Kepala Sekolah di Kota Tangerang telah lulus sebagai Sekolah Penggerak. Yang terdiri dari 6 jenjang TK, 13 jenjang SD, 13 jenjang SMP," terang Sachrudin.
Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan terus melakukan pemantauan, pendampingan dan mengevaluasi Sekolah Penggerak dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai program dari Kemendikbudristek.
"Mudah-mudahan melalui kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan program ini mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila," pungkasnya. (RAZ/RAC)
TODAY TAG
Tak sedikit mahasiswa yang baru sadar setelah lulus, bahwa jurusan kuliah yang dipilih ternyata tidak memberikan peluang kerja yang besar. Padahal, biaya kuliah bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Lalu kenapa bisa begitu?
Pilkada Serentak 2024 melahirkan Banyak Kepala daerah Terpilih sebagai Pemimpin Politik di daerah. Dampaknya adalah budaya retreat atau Pembekalan Yang dilaksanakan oleh Presiden RI melalui kementerian Dalam Negri kepada kepala daerah terpilih
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTK) menerbitkan kebijakan baru yang mewajibkan guru dari seluruh jenjang pendidikan
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
