TANGERANGNEWS.com-Dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tengah membuka pelayanan uji lab gratis bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).
Kepala Bidang Industri Disperindagkop UKM Kota Tangerang Zaelani mengungkapkan uji lab ini ditujukan untuk produk makanan kering dan minuman serbuk. Pendaftaran produk saat ini sudah dibuka hingga 31 Oktober 2022.
"Untuk registrasi produk dilakukan secara online melalui laman https://bit.ly/3Rig2DF sedangkan informasi lebih lanjut bisa melalui WhatsApp di nomor 0812-9029-7030," papar Zaelani, Minggu 23 Oktober 2022.
Adapun persyaratan mengikuti uji lab gratis ini ialah ber-KTP Kota Tangerang, jenis produk ialah makanan kering dan atau minuman serbuk.
Selain itu, produk merupakan buatan sendiri atau hasil produksi sendiri. Jumlah produk yang didaftarkan maksimal dua jenis produk berbeda serta memiliki email aktif.
"Ayo manfaatkan kesempatan ini dan buruan daftar. Lewat uji lab ini kita tingkatkan kualitas produk dan perluasan penerapan standar produk industri. Terlebih menjadi upaya dalam peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Kota Tangerang," jelasnya.
Menurut Zaelani, uji lab produk juga merupakan salah satu syarat pembuatan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
"Kita perkuat upaya perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing pasar bebas, lewat kepastian atau kelegalan uji laboratorium yang bisa didapat secara gratis," katanya.
Menyikapi perkembangan situasi di Riyadh, Arab Saudi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Kota Tangerang memastikan operasional penerbangan langsung menuju Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar.
TODAY TAG
Orang tua mana yang tidak hancur hatinya, ketika melihat anaknya tersakiti? Terlebih jika peristiwa menyakitkan itu terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
