15 Siswa Siswi Kota Tangerang Dikirim ke Sekolah Rakyat
Senin, 7 Juli 2025 | 16:23
Program Sekolah Rakyat (SR) yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) mulai berjalan dan akan dimanfaatkan di berbagai wilayah, termasuk Kota Tangerang.
TANGERANGNEWS.com- Sebanyak 870 botol minuman keras (disita) Satpol PP Kota Tangerang dari warung jamu dan toko kelontong.
Kepala Satpol PP Kota Tangerang Wawan Fauzi mengatakan, botol miras itu didapati dari tiga kecamatan, yakni Pinang, Cipondoh, dan Ciledug.
Wawan menuturkan operasi penertiban miras itu dilakukan dalam rangka menjelang malam Tahun Baru 2024 mendatang.
"Ini sebagai langkah tegas dari penegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol," katanya pada Jumat, 29 Desember 2023.
Dikatakan Fauzi, pihaknya sempat kesulitan lantaran salah satunya mengedarkan miras dengan kedok toko kelontong. Untuk itu, petugas melakukan penyisiran terhadap baik warung jamu, maupun warung apapun yang dilewati.
Lebih lanjut, ratusan barang bukti botol miras tersebut kemudian diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan pendataan.
Sedangkan, para terduga pengedar miras tersebut nantinya akan dipanggil ke Kantor Satpol PP untuk proses selanjutnya, kemudian akan dilakukan sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kepada para pelanggar.
"Kami mengimbau seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk ikut menjaga ketentraman Kota Tangerang di malam pergantian tahun," tutupnya.
Program Sekolah Rakyat (SR) yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) mulai berjalan dan akan dimanfaatkan di berbagai wilayah, termasuk Kota Tangerang.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2025 menunjukkan terdapat 1.676 pengaduan terindikasi pelanggaran terkait perilaku petugas penagihan, di mana 1.106 di antaranya berasal dari fintech lending.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyatakan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2025 masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan.