TANGERANGNEWS.com- Tunjangan kinerja (tukin) pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mulai Februari hingga Maret terlambat dicairkan.
Hal ini menuai reaksi dari Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul.
Menurut Adi, Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin terlalu terbuai dan sibuk dengan kegiatan seremonial.
"Sampai lupa Tukin pegawai harus dibayarkan. Ini namanya menunda hak yang harus diterima pegawai seharusnya," ujar Adib, Kamis, 28 Maret 2024.
Bahkan, Adib menilai adanya sistem penjabat malah mengubah kebijakan lama yang sudah berjalan, seperti pencairan tukin.
"Masuknya Penjabat jangan cuma bikin gaduh dengan membuat kebijakan baru seperti tukin. Padahal ini pembayaran rutin yang sudah lazim dilakukan," tambah Adib.
Lebih lanjut, Adib mempertanyakan jiwa kepemimpinan Pj Wali Kota Tangerang Nurdin. Ia mengaku pesimis Nurdin dapat memimpin daerah seperti Kota Tangerang jika hanya bermodalkan titel semata.
Seperti diketahui, kata Adib, Kota Tangerang merupakan daerah percontohan skala nasional dengan segudang prestasi.
Tentunya, itu tidak dapat tercapai tanpa kerja pegawai yang optimal dan diapresiasi melalui tukin sejak kepemimpinan terdahulu.
Di sisi lain, Pj Wali Kota Tangerang Nurdin membantah adanya indikasi keterlambatan pencairan.
Nurdin menegaskan, saat ini anggaran tukin tetap cai, namun masih dalam proses verifikasi berjalan di setiap unit kerja.
"Jadi ada sejumlah indikatornya, terkait capaian anggaran, capaian kerja masing masing Pegawai," pungkasnya.
Sebanyak 142 negara mendukung resolusi yang dikenal sebagai Deklarasi New York, yang digelar oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi terkait konflik Israel-Palestina dalam sidang di Markas Besar PBB,
TODAY TAG
Sinar Mas Land tengah membangun Wander Alley, sebuah area komersial berkonsep alfresco retail yang terinspirasi dari streetscape ikonik di Jepang dan Korea.
Pendidikan selalu dipandang sebagai pilar utama kemajuan bangsa, bahkan sering disebut sebagai “senjata paling ampuh untuk mengubah dunia”. Namun di Indonesia, kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan justru kian menjauh dari jangkauan rakyat biasa
Sebanyak 18,22 juta keluarga penerima manfaat akan mendapatkan jatah masing-masing 10 kilogram bantuan pangan berupa beras kembali berjalan pada Oktober hingga November 2025.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
