KOTA TANGERANG—Kasus roti bergambar calon gubernur dalam sebuah acara PGRI ternyata menjadi perhatian serius Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Kota Tangerang. Untuk mencegah agar kejadian itu tak terulang, Panwaslu Kota Tangerang menyurati Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Sekda Kota Tangerang meminta agar keduanya memberikan teguran kepada PNS supaya tidak terlibat dalam kampanye Pilgub Banten.
Surat bernomor 001/Div.Um/109/Panwaslukada-Kota.Tng/IX/2011 dan 001/Div.Um/110/Panwaslukada-Kota.Tng/IX/2011 ditujukan Kepada Ketua PGRI Provinsi Banten dan Sekretaris Daerah Kota Tangerang. Surat tertanggal 20 September 2011 itu diambil setelah melalui rapat pleno seluruh anggota Panwaslu Kota Tangerang menyusul laporan adanya dugaan kampanye Wahidin Halim saat Halal Bihalal anggota PGRI di Mesjid Al-Azom beberapa waktu lalu.
"Dari hasil kajian Panwaslu Kota Tangerang dengan mengacu pada Peraturan KPU No 14 tahun 2010 tentang Pemilukada, tidak ditemukan adanya pelanggaran secara akumulatif. Hanya saja disana terindikasi adanya alat peraga," ujar Achmad Zaenil Miftah, Anggota Panwaslukada Kota Tangerang.
Ia menjelaskan, pelanggaran kumulatif yang dimaksud dalam Peraturan KPU No 14 tahun 2010 tersebut jika ketiga unsur yakni adanya kedua pasangan calon, meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan cara menawarkan visi dan misi dan program secara tertulis dan atau lisan serta adanya alat peraga dan atribut pasangan calon.
Dari laporan agenda Halal Bihalal tersebut yang dilaporkan oleh Ibnu Jandi, tidak terindikasi adanya pelanggaran kumulatif tersebut. Oleh karena itu, Panwaslu hanya memberikan himbauan agar Ketua PGRI Provinsi Banten melakukan teguran kepada Ketua PGRI Kota Tangerang.
"Di samping itu, kita juga mengimbau agar Sekretaris Daerah Kota Tangerang agar memberikan pembinaan dan teguran kepada PNS supaya tidak melibatkan diri dalam Pilgub Banten," terang dia.
(FUA)
