Connect With Us

Ketua KPUD Tangerang Didakwa Pasal Pemilu

Denny Bagus Irawan | Kamis, 4 Juni 2009 | 17:43

Imron Khamami (tangerangnews / rangga)

TANGERANG-Kasus dugaan penggelembungan suara yang dilakukan Ketua KPUD Kota Tangerang Imron Khamami mulai disidang di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Kamis (4/6).

Dalam persidangan itu, Imron didakwa telah bersama-sama dengan saksi yang merupakan empat anggota KPUD Kota Tangerang lainnya, dengan Pasal 299 ayat (1) undang-undang No.10/2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah jonto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Dengan begitu, Imron CS diancam minimal 12 bulan dan maksimal 24 bulan pidana penjara serta denda minimal Rp6 juta dan maksimal Rp 24 juta. Dalam sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Arthur Hangewa itu. Jaksa penuntut umum (JPU) yang berjumlah tiga orang, yakni Sukamto, Heri Riyadi dan Faisal itu menyatakan, Imron bersama-sama dengan keempat anggota KPUD Kota Tangerang yakni Dadang Hermawan, Hisweni Dumaria, Baehaqi dan Namun Kosasih dalam melaksanakan rapat pleno pada Sabtu 25 April 2009 lalu.

 

Rapat pleno yang juga disaksikan Panwaslu dan saksi dari Partai Golkar Yogie Ahun Saut serta dari PPK dengan sengaja menyetujui protes dari saksi Partai Golkar Yogie.

 

”Padahal seharusnya dia mengecek terlebih dahulu terhadap keberatan saksi Yogie,” kata JPU Sukamto hari ini. Penambahan suara untuk Krisna Gunata diambil dari suara Partai Golkar seperti di Kecamatan Tangerang jumlah suara Krisna Gunata naik dari 2.186 menjadi 2.286 (bertambah 100 suara)  di Kecamatan Neglasari bertambah 70 suara yakni dari 1.148 menjadi 1.218.

 

Sedangkan di Kecamatan Periuk bertambah 90 suara dari 306 suara menjadi 396 suara. Kuasa Hukum Imron Khamami yang terdiri dari dua orang yakni Ibadi dan Bambang Suyono mengatakan, dakwaan JPU tidak benar. Sidang pelanggaran pemilu dibatasi waktu selama lima hari, sehingga JPU tidak mengerti aturan main Pemilu.

“ Dalam ketentuan pasal 257 yang mengatur tentang rentang waktu penanganan tindak pidana pemilu harus sudah selesai lima hari setelah diputuskan hasil pemilu secara nasional,” katanya.

 

Ketua Mejelis Hakim Arthur Hangewa yang didampingi dua anggota majelis hakim yakni lindriyati dan Perdana Ginting mengatakan, dalam perkara ini putusan sela akan dilaksanakan Jumat (5/6) (hari ini ) sekitar pukul 09.00 WIB. “Putusan sela besok, apakah perkara ini akan diteruskan atau dihentikan besok,” tandasnya, seraya menutup sidang.

TANGSEL
Ini 6 Titik Posko Kesehatan di Tangsel Selama Libur Nataru 2025/2026

Ini 6 Titik Posko Kesehatan di Tangsel Selama Libur Nataru 2025/2026

Kamis, 25 Desember 2025 | 18:27

Mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiagakan posko pelayanan kesehatan di sejumlah titik strategis.

TEKNO
Abadikan Liburan Bak Fotografer Profesional, vivo V60 Series Hadirkan Teknologi Kamera ZEISS dan AI

Abadikan Liburan Bak Fotografer Profesional, vivo V60 Series Hadirkan Teknologi Kamera ZEISS dan AI

Jumat, 26 Desember 2025 | 17:59

vivo Indonesia resmi menghadirkan vivo V60 Series, sebuah generasi baru smartphone yang dirancang khusus sebagai "holiday kit" terbaik, untuk mengabadikan momen liburan dengan lebih jernih, kreatif, dan bermakna.

BANDARA
Amankan Arus Nataru, BNN Kota Tangerang Tes Urine Puluhan Pilot dan Pramugari di Bandara Soetta

Amankan Arus Nataru, BNN Kota Tangerang Tes Urine Puluhan Pilot dan Pramugari di Bandara Soetta

Rabu, 24 Desember 2025 | 22:30

Menjelang puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang melakukan langkah preventif ketat di sektor transportasi udara.

NASIONAL
Dilarang Impor, Mulai April 2026 SPBU Swasta Wajib Beli Solar dari Pertamina 

Dilarang Impor, Mulai April 2026 SPBU Swasta Wajib Beli Solar dari Pertamina 

Jumat, 26 Desember 2025 | 09:02

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatasi impor bahan bakar minyak jenis solar bagi SPBU swasta hanya berlaku hingga Maret 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill