Connect With Us

Menko Airlangga: Pemerintah Siap Laksanakan Putusan MK atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja

Tim TangerangNews.com | Jumat, 26 November 2021 | 15:48

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (@TangerangNews / Rangga A Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020, guna memastikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam perjalanannya, telah terjadi beberapa permohonan pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Setelah melalui beberapa sidang, pada hari ini Mahkamah Konstitusi RI membacakan hasil putusan atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menyelenggarakan Konferensi Pers secara hybrid untuk menyampaikan beberapa penjelasan Pemerintah atas Putusan MK dimaksud, Kamis 25 November 2021.

“Setelah mengikuti sidang MK, Saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi RI serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Putusan MK dimaksud,” ungkap Menko Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

Sebagai suatu terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang saling tumpang tindih ke dalam satu undang-undang yang komprehensif, UU Cipta Kerja kini telah melalui pengujian secara formil dan dinyatakan masih tetap berlaku.

Hal ini sesuai dengan Putusan MK yang telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Putusan MK juga menyatakan agar Pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku,” tegas Airlangga.

Menutup konferensi pers hari ini, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan segera menindaklanjuti Putusan MK dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan lainnya dari MK sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK tersebut.

NASIONAL
Menaker Minta Perusahaan Rekrut Tenaga Kerja Disabilitas Bukan karena Kasihan

Menaker Minta Perusahaan Rekrut Tenaga Kerja Disabilitas Bukan karena Kasihan

Kamis, 19 November 2026 | 21:05

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong perluasan akses pelatihan dan kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

BANTEN
Naik Rp271 Ribu, UMP Banten 2027 Ditetapkan Rp3.372.828

Naik Rp271 Ribu, UMP Banten 2027 Ditetapkan Rp3.372.828

Jumat, 20 November 2026 | 22:16

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70.

SPORT
Panitia Porprov VII Banten Minta Maaf Soal Pengalungan Medali Tanpa Podium

Panitia Porprov VII Banten Minta Maaf Soal Pengalungan Medali Tanpa Podium

Jumat, 20 November 2026 | 21:14

Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 memberikan penjelasan terkait polemik prosesi penyerahan medali tanpa podium pad asalah satu cabang olahraga (cabor) yang ramai disorot di media sosial.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill