Connect With Us

Megawati Komentari Antre Minyak Goreng Dikritik, Tak Semua Bisa Direbus

Tim TangerangNews.com | Sabtu, 19 Maret 2022 | 17:32

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (@TangerangNews / Dok.PDIP)

TANGERANGNEWS.com–Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal antrean minyak goreng memantik kontroversi. Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai pernyataan Megawati kurang peka dan tak solutif.

“Mestinya Megawati meminta Jokowi dan Puan, sebagai Presiden dan Ketua DPR untuk amankan pasokan minyak goreng, bukan meminta rakyat merebus makanan," ujar Ujang seperti dilansir dari Tempo, Sabtu 19 Maret 2022. 

Ujang mengatakan bahwa tidak semua hidangan dapat direbus seperti saran Megawati. Saran tersebut juga dinilai Ujang tidak menyentuh akar permasalahan dari langka dan mahalnya komoditas minyak goreng. 

Ujang juga memandang kepekaaan elite politik terhadap nasib rakyat saat ini sudah berkurang. "Kelihatannya kepekaan elite terhadap penderitaan rakyat mulai terkikis, mulai luntur dan hilang," tuturnya.

Sebelumnya di dalam webinar tentang pencegahan stunting, Megawati mengaku heran dengan masyarakat yang berebut dan antre minyak goreng. Menurut Presiden ke-5 RI itu, harusnya masyarakat bisa beralih menggunakan metode memasak yang lain jika harga minyak goreng melambung. 

"Saya tuh sampai ke ngelus dodo, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng, saya itu sampai mikir jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng. Sampai begitu rebutannya," ujar Megawati. 

Megawati juga menyarankan agar masyarakat memasak dengan cara direbus, dikukus, hingga dirujak agar tidak selalu digoreng. Ia yakin dengan cara itu kelangkaan minyak goreng tak akan menjadi masalah dan masyarakat menjadi lebih sehat.

MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

BANDARA
Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Jumat, 16 Januari 2026 | 22:13

Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.

OPINI
Miras dan Prostitusi Sumber Malapetaka, Bukan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Miras dan Prostitusi Sumber Malapetaka, Bukan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Senin, 19 Januari 2026 | 15:43

Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Kota melalui DPRD nya melakukan rencana untuk melegalisasi miras dan prostitusi dengan rencana akan merevisi undang-undang tentang larangan miras dan prostitusi.

TANGSEL
Tekan Tumpukan Sampah, Pemkot Tangsel Sebar Tong Komposter di Seluruh Pasar Tradisional

Tekan Tumpukan Sampah, Pemkot Tangsel Sebar Tong Komposter di Seluruh Pasar Tradisional

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:47

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menempatkan tong komposter di sejumlah pasar tradisional guna mengurangi penumpukan sampah organik seperti sisa sayur dan buah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill