TANGERANGNEWS.com–Pemerintah didesak untuk mengeluarkan kebijakan yang konkret terhadap permintaan masyarakat akan vaksin halal pada program vaksinasi penguat (booster).

Desakan tersebut disampaikan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR RI. “Kami meminta harus ada kebijakan dan aksi konkret tentang vaksin halal,” kata anggota Panja Vaksin Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 12 April 2022, dikutip dari Antara.

Menurut Kurniasih, selama ini pemerintah terkesan hanya basa-basi dan menjawab keinginan masyarakat hanya normatif. “Jawabannya hanya basa-basi, berputar-putar, dan hanya normatif, kita minta harus segera dijawab agar bisa menjawab keinginan masyarakat,” kata anggota Fraksi PKS ini.

Hal senada disampaikan anggota Panja Vaksin dari Fraksi PAN Saleh Daulay yang heran terhadap pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI karena sampai saat ini tidak menjawab permintaan masyarakat untuk menyediakan vaksin halal.

Padahal, menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah membolehkan adanya vaksin pada bulan Ramadan. “Padahal pada bulan Ramadhan ini, MUI sudah pasang badan. Tapi sampai saat ini masalah vaksin halal tidak dijawab,” tegas Saleh.

Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah segera menjawab stok vaksin halal saat ini.

Melihat respons pemerintah yang tak serius menjawab desakan masyarakat, anggota Panja dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago mengancam pemerintah akan menaikkan status panja ini menjadi pansus.

"Saya dari tadi bilang, kalau jawabannya masih tidak jelas kita akan naikkan ke pansus,” tegas Irma.