TANGERANGNEWS.com- Pemerintah resmi memberikan bantuan subsidi kepada sepeda motor listrik untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Terdapat tiga merek sepeda motor listrik yang akan mendapat subsidi sebesar Rp7 juta, yakni Gesits, Volta dan Selis.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, produsen sepeda motor listrik penerima subsidi diwajibkan memenuhi kriteria dengan produk berbasis baterai dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.
Lalu, produsen yang telah memenuhi kriteria akan diminta untuk mendaftarkan produknya guna mendapat subsidi seperti dilansir dari cnnindonesia.com, Selasa 7 Maret 2023.
"Jadi nanti produsen akan mendaftarkan jenis kendaraan yang telah memenuhi TKDN tadi," kata Agus di Jakarta.
Lanjutnya, tim verifikasi akan mengecek produk tersebut untuk nantinya diputuskan layak atau tidak menerima bantuan subsidi.
"Kemudian (tim verifikasi) melakukan pendataan ke dealership, berkoordinasi dengan Himbara (Himpunan Bank Negara) mengenai proses verifikasi dan kemudian pembayaran penggantiannya (Rp7 juta) ke produsen," ujarnya.
Program bantuan ini ditargetkan kepada UMKM, terutama para penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan bisa pelanggan 450-900 VA.
Untuk cara pembeliannya, kata Agus, calon pembeli cukup mendatangi dealer motor listrik, nantinya pihak dealer akan meminta data berupa NIK KTP untuk memastikan kelayakan penerima bantuan subsidi.
"Nanti dilihat apakah calon pembeli ini atau masyarakat berhak mendapatkan bantuan. Apabila setelah dicek dalam sistem mereka memang berhak mendapatkan bantuan maka pembeli akan langsung mendapatkan potongan harga," katanya.
Setelah itu, produsen akan mengklaim subsidi kepada pemerintah. Jika sudah dipastikan tepat, Himbara akan memberikan insentif pembayaran kepada produsen.
Subsidi sepeda motor listrikini dijadwalkan mulai diberikan pada 20 Maret hingga Desember 2023 dan akan menjaring 200 ribu sepeda motor listrik baru dan 50 ribu konversi motor listrik.
Adapun bantuan subsidi Rp7 juta tersebut bakal langsung diserahkan kepada produsen guna mencegah adanya penyelewengan dana yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.
"Subsidinya diberikan ke produsen motor. Jadi kami mengontrolnya gampang kalau ke produsen," tukas Agus.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.
TODAY TAG
Banyak investor tertarik membeli aset crypto hanya karena melihat harga yang sedang naik. Padahal, keputusan investasi yang baik berdasarkan analisis fundamental.
Masuknya MA swasta ke dalam Program Sekolah Gratis sejatinya merupakan langkah yang sudah semestinya dilakukan. Madrasah Aliyah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi berilmu
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menganggarkan dana sebesar Rp19,95 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk sewa kendaraan dinas. Hal tersebut pun langsung memicu perhatian publik.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews