Connect With Us

Khusus UMKM, Subsidi Sepeda Motor Listrik Mulai Berlaku 20 Maret

Fahrul Dwi Putra | Selasa, 7 Maret 2023 | 09:55

Ilustrasi ojol menggunakan sepeda motor listrik. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com- Pemerintah resmi memberikan bantuan subsidi kepada sepeda motor listrik untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Terdapat tiga merek sepeda motor listrik yang akan mendapat subsidi sebesar Rp7 juta, yakni Gesits, Volta dan Selis.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, produsen sepeda motor listrik penerima subsidi diwajibkan memenuhi kriteria dengan produk berbasis baterai dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.

Lalu, produsen yang telah memenuhi kriteria akan diminta untuk mendaftarkan produknya guna mendapat subsidi seperti dilansir dari cnnindonesia.com, Selasa 7 Maret 2023.

"Jadi nanti produsen akan mendaftarkan jenis kendaraan yang telah memenuhi TKDN tadi," kata Agus di Jakarta.

Lanjutnya, tim verifikasi akan mengecek produk tersebut untuk nantinya diputuskan layak atau tidak menerima bantuan subsidi.

"Kemudian (tim verifikasi) melakukan pendataan ke dealership, berkoordinasi dengan Himbara (Himpunan Bank Negara) mengenai proses verifikasi dan kemudian pembayaran penggantiannya (Rp7 juta) ke produsen," ujarnya.

Program bantuan ini ditargetkan kepada UMKM, terutama para penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan bisa pelanggan 450-900 VA. 

Untuk cara pembeliannya, kata Agus, calon pembeli cukup mendatangi dealer motor listrik, nantinya pihak dealer akan meminta data berupa NIK KTP untuk memastikan kelayakan penerima bantuan subsidi.

"Nanti dilihat apakah calon pembeli ini atau masyarakat berhak mendapatkan bantuan. Apabila setelah dicek dalam sistem mereka memang berhak mendapatkan bantuan maka pembeli akan langsung mendapatkan potongan harga," katanya.

Setelah itu, produsen akan mengklaim subsidi kepada pemerintah. Jika sudah dipastikan tepat, Himbara akan memberikan insentif pembayaran kepada produsen.

Subsidi sepeda motor listrikini dijadwalkan mulai diberikan pada 20 Maret hingga Desember 2023 dan akan menjaring 200 ribu sepeda motor listrik baru dan 50 ribu konversi motor listrik.

Adapun bantuan subsidi Rp7 juta tersebut bakal langsung diserahkan kepada produsen guna mencegah adanya penyelewengan dana yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.

"Subsidinya diberikan ke produsen motor. Jadi kami mengontrolnya gampang kalau ke produsen," tukas Agus.

AYO! TANGERANG CERDAS
Kenalkan Budaya Lokal, Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang Belajar Permainan Tradisional dan Usaha Kuliner

Kenalkan Budaya Lokal, Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang Belajar Permainan Tradisional dan Usaha Kuliner

Senin, 16 November 2026 | 10:11

Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang mengikuti kegiatan kokurikuler bertema Kearifan Lokal dan Kewirausahaan pada 9-10 November 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengenal budaya tradisional

BISNIS
Fatwa Haram MUI Bikin Pengusaha Vape di Tangerang Ketar-ketir, Terancam Gulung Tikar hingga PHK Massal

Fatwa Haram MUI Bikin Pengusaha Vape di Tangerang Ketar-ketir, Terancam Gulung Tikar hingga PHK Massal

Jumat, 13 November 2026 | 20:58

Pelaku usaha vape store di Tangerang mengkhawatirkan dampak fatwa haram penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap keberlangsungan bisnis mereka.

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

NASIONAL
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Bentuk Dua Badan Baru untuk Awasi dan Kelola Aset

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Bentuk Dua Badan Baru untuk Awasi dan Kelola Aset

Kamis, 19 November 2026 | 16:14

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill