Connect With Us

Lagi, Jokowi Tunjuk Luhut Binsar Pandjaitan Tangani Polusi Udara di Jabodetabek

Fahrul Dwi Putra | Selasa, 29 Agustus 2023 | 10:17

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (@TangerangNews / Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI)

TANGERANGNEWS.com- Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani polusi udara yang melanda wilayah Jabodetabek.

Nantinya, penanganan polusi yang dipimpin oleh Luhut akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah tercemarnya udara di wilayah Jabodetabek dan mengikuti instruksi Presiden seperti penanaman pohon besar sebagai salah satu langkahnya.

Selain itu, dalam rapat terbatas (ratas) yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 28 Agustus 2023, turut dihadiri oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang PMK Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.  

Dalam kesempatan itu, Menko LHK Siti Nurbaya Bakar menyampaikan, lembaga dan kementerian terkait diminta untuk mengambil tindakan tegas terhadap sumber-sumber pencemaran, terutama dari industri, pembangkit listrik, serta melakukan uji emisi kendaraan dengan ketat.

Menurutnya, terdapat beberapa sumber yang berkontribusi dalam merebaknya polusi udara di wilayah Jabodetabek, di antaranya kendaraan bermotor sebesar 44 persen, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 34 persen, rumah tangga, dan pembakaran.

Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap sekitar 351 industri, termasuk PLTU dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan berhasil mengidentifikasi 161 sumber pencemaran yang akan diperiksa di enam stasiun pemantauan kualitas udara.

Misalnya saja, kata Siti, di Sumur Batu dan Bantar Gebang sebanyak 120 unit usaha, kemudian di sekitar Lubang Buaya 10 unit usaha, Tangerang 7 unit usaha, Kota Tangerang Selatan 15 entitas unit usah, dan Bogor 10 unit usaha.

"Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif, yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira empat sampai lima minggu lagi deh ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan," katanya.

Sebelumnya, pada 14 Agustus 2023 lalu, Presiden Jokowi juga memimpin rapat serupa. Saat itu, Jokowi menegaskan bahwa kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk.

Untuk itu, masyarakat diimbau untuk turut serta dalam mengurangi risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dengan menghindari aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, dan alat penjernih udara yang dapat menyaring polutan.

KOTA TANGERANG
Sempat Kabur ke Lampung, Pelaku Penganiayaan Caddy Modern Golf Tangerang Diringkus

Sempat Kabur ke Lampung, Pelaku Penganiayaan Caddy Modern Golf Tangerang Diringkus

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:16

Gerak cepat Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap pria berinisial FP, 38, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang caddy golf di kawasan Modern Golf, Kota Tangerang.

BANDARA
Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Jadi Pusat Keberangkatan Jemaah Umrah Mulai 1 Juli

Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Jadi Pusat Keberangkatan Jemaah Umrah Mulai 1 Juli

Jumat, 26 Juni 2026 | 18:06

Mulai 1 Juli 2026, proses keberangkatan jemaah umrah rombongan yang menggunakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) akan dialihkan secara terpusat melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

KAB. TANGERANG
DPRD Kabupaten Tangerang Tunggu Regulasi Pusat untuk Bentuk Perda Anti-LGBT

DPRD Kabupaten Tangerang Tunggu Regulasi Pusat untuk Bentuk Perda Anti-LGBT

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:38

Terkait usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan dan pencegahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat dan DPR RI, sebagai dasar hukum

NASIONAL
Mengenal PMOS, Istilah Baru Pengganti PCOS dan Dampaknya bagi Wanita

Mengenal PMOS, Istilah Baru Pengganti PCOS dan Dampaknya bagi Wanita

Jumat, 26 Juni 2026 | 18:34

Perubahan nama ini didasari oleh tingginya angka underdiagnosis atau kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill