Connect With Us

Cegah Kekerasan Seksual Anak, Kemensos Bakal Cek Akreditasi 3 Ribu Panti Asuhan

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu, 9 Oktober 2024 | 16:19

Mensos Saifullah mengunjungi anak-anak panti asuhan korban dugaan pelecehan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Dinsos Kota Tangerang, Selasa 8 Oktober 2024. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengecek akreditasi seluruh panti asuhan di Indonesia. Langkah ini diambil menyusul kasus pencabulan di panti asuhan Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang.

"Saya minta Dirjen Resos untuk mengeceknya. Pengecekan ini penting," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dilansir dari RRI, Rabu 9 Oktober 2024.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menekankan, dirinya telah meminta data lengkap panti asuhan di seluruh Indonesia. Data ini mencakup panti yang sudah terakreditasi maupun proses akreditasinya.

Berdasarkan data Kemensos, tercatat ada lebih dari 3 ribu panti asuhan yang sudah terakreditasi. Ia berharap, pengelolaan panti bisa lebih ditingkatkan demi keselamatan anak-anak.

"Harus dipastikan panti asuhan dikelola dengan baik dan pengurusnya valid sangatlah penting. Hal ini untuk memastikan semua lembaga kesejahteraan sosial terawasi dengan baik," ujarnya.

Selian itu, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat sekitar dalam pendirian sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), termasuk panti asuhan.

"Ke depan, saya akan memberikan persyaratan mendirikan panti asuhan salah satunya harus dengan persetujuan warga sekitar," tegasnya.

Menurutnya, syarat-syarat itu berperan sebagai pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat sekitar panti asuhan.

Masyarakat nantinya bisa menilai sendiri mana panti yang terindikasi melakukan praktik-praktik menyimpang. 

Kemensos akan segera melakukan terobosan dalam mengelola LKS yang tersebar di seluruh Indonesia, agar dapat terdata dan terakreditasi. 

"Ke depan, kami akan pastikan pengawasan diperketat dan melibatkan masyarakat sekitar panti," jelas Gus Ipul. 

Pengawasan tersebut dilakukan dengan skema monitoring dan evaluasi secara terukur dengan memanfaatkan teknologi, sehingga tata kelola dan aktivitas di panti-panti dapat terkontrol. 

"Hal itu untuk memastikan kasus seperti di Tangerang ini tidak terjadi lagi di kemudian hari," pungasnya.

OPINI
Meritokrasi Tanpa Jiwa

Meritokrasi Tanpa Jiwa

Senin, 17 Agustus 2026 | 19:33

Peringatan kemerdekaan republik ini sejatinya memanggil kembali janji emansipasi yang paling mendasar, yakni pembebasan nalar manusia dari segala bentuk perhambaan feodal.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

NASIONAL
Kabar Gembira! RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung Desember 2026

Kabar Gembira! RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung Desember 2026

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:43

Komisi III DPR RI tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

KAB. TANGERANG
Beredar Spanduk Penolakan Safari Politik Jokowi di Tangerang

Beredar Spanduk Penolakan Safari Politik Jokowi di Tangerang

Selasa, 25 Agustus 2026 | 18:41

Sejumlah titik di Kabupaten Tangerang mulai terpasang spanduk penolakan kedatangan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill