Connect With Us

Cegah Kekerasan Seksual Anak, Kemensos Bakal Cek Akreditasi 3 Ribu Panti Asuhan

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu, 9 Oktober 2024 | 16:19

Mensos Saifullah mengunjungi anak-anak panti asuhan korban dugaan pelecehan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Dinsos Kota Tangerang, Selasa 8 Oktober 2024. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengecek akreditasi seluruh panti asuhan di Indonesia. Langkah ini diambil menyusul kasus pencabulan di panti asuhan Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang.

"Saya minta Dirjen Resos untuk mengeceknya. Pengecekan ini penting," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dilansir dari RRI, Rabu 9 Oktober 2024.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menekankan, dirinya telah meminta data lengkap panti asuhan di seluruh Indonesia. Data ini mencakup panti yang sudah terakreditasi maupun proses akreditasinya.

Berdasarkan data Kemensos, tercatat ada lebih dari 3 ribu panti asuhan yang sudah terakreditasi. Ia berharap, pengelolaan panti bisa lebih ditingkatkan demi keselamatan anak-anak.

"Harus dipastikan panti asuhan dikelola dengan baik dan pengurusnya valid sangatlah penting. Hal ini untuk memastikan semua lembaga kesejahteraan sosial terawasi dengan baik," ujarnya.

Selian itu, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat sekitar dalam pendirian sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), termasuk panti asuhan.

"Ke depan, saya akan memberikan persyaratan mendirikan panti asuhan salah satunya harus dengan persetujuan warga sekitar," tegasnya.

Menurutnya, syarat-syarat itu berperan sebagai pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat sekitar panti asuhan.

Masyarakat nantinya bisa menilai sendiri mana panti yang terindikasi melakukan praktik-praktik menyimpang. 

Kemensos akan segera melakukan terobosan dalam mengelola LKS yang tersebar di seluruh Indonesia, agar dapat terdata dan terakreditasi. 

"Ke depan, kami akan pastikan pengawasan diperketat dan melibatkan masyarakat sekitar panti," jelas Gus Ipul. 

Pengawasan tersebut dilakukan dengan skema monitoring dan evaluasi secara terukur dengan memanfaatkan teknologi, sehingga tata kelola dan aktivitas di panti-panti dapat terkontrol. 

"Hal itu untuk memastikan kasus seperti di Tangerang ini tidak terjadi lagi di kemudian hari," pungasnya.

HIBURAN
Solidaritas dengan Sumatera, Mal-mal di Tangerang Batal Gelar Pesta Kembang Api Tahun Baru 2026

Solidaritas dengan Sumatera, Mal-mal di Tangerang Batal Gelar Pesta Kembang Api Tahun Baru 2026

Kamis, 25 Desember 2025 | 11:35

Sejumlah pusat perbelanjaan besar di wilayah Tangerang memutuskan membatalkan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026. Keputusan ini diambil sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap masyarakat di Sumatera

BANTEN
Lantik 59 Pengawas Sekolah, Gubernur Banten Tekankan Pencegahan Bullying dan Tawuran

Lantik 59 Pengawas Sekolah, Gubernur Banten Tekankan Pencegahan Bullying dan Tawuran

Senin, 29 Desember 2025 | 17:57

​Gubernur Banten Andra Soni, melantik 64 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Senin 29 Desember 2025. Sebanyak 59 di antaranya merupakan Pengawas Sekolah.

KOTA TANGERANG
Pemkot Tangerang Bakal Bentuk Tim Pemantau Perusahaan untuk Terapkan UMK Rp5,39 Juta

Pemkot Tangerang Bakal Bentuk Tim Pemantau Perusahaan untuk Terapkan UMK Rp5,39 Juta

Senin, 29 Desember 2025 | 19:38

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memastikan penerapan Upah Minimum Kota Tangerang 2026 akan dikawal secara menyeluruh setelah besaran upah ditetapkan sebesar Rp5.399.045 dan mulai berlaku per 1 Januari 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill