Oleh Fajrina Laeli, S.M., Aktivis Muslimah

TANGERANGNEWS.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi andalan pemerintah dalam upaya meningkatkan nutrisi peserta didik, menjadi sorotan setelah munculnya sejumlah kasus keracunan di berbagai daerah.

Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 telah dilaporkan 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi di Indonesia, termasuk Bogor, Bandung, dan sekitarnya (detik.com, 15/5/2025). Sangat memprihatinkan karena program ini baru berjalan sekitar lima bulan, tetapi sudah menyebabkan setidaknya 1.315 siswa mengalami gejala keracunan.

Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, menyatakan bahwa keracunan di Bogor disebabkan oleh menu makanan yang terkontaminasi bakteri Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella (fokus.kontan.co.id, 15/5/2025).

Ironisnya, meskipun kasus keracunan terjadi di berbagai daerah dan memakan banyak korban, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025), Presiden Prabowo dengan bangga mengklaim bahwa program ini sukses hingga 99,99 persen. Ia menyebut bahwa korban keracunan hanya sekitar 200 orang, jumlah yang disebut kecil dibandingkan total penerima MBG yang mencapai tiga juta orang (Kompas.com, 5/5/2025). Padahal, nyawa manusia jelas bukan hanya sekadar angka saja.

Banyaknya kasus keracunan ini membuktikan bahwa kualitas gizi yang ditawarkan negara, alih-alih mencukupi, justru membahayakan dan meracuni. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk program ini sangat besar, yaitu mencapai Rp71 triliun. Banyak pos anggaran lain yang dipangkas demi memenuhi target program ini. Namun faktanya, dana yang sampai ke dapur tidak utuh. Hal ini terbukti dari munculnya masalah lain, yakni tunggakan pembayaran kepada penyedia makanan MBG yang mencapai Rp1 miliar, sehingga dapur-dapur MBG berhenti beroperasi (Kompas.com, 15/4/2025).

Sesungguhnya, program ini hanyalah alat pemerintah untuk menutupi kegagalan dalam menangani kemiskinan dan pengangguran. Alih-alih membuka lapangan pekerjaan agar masyarakat bisa hidup layak, negara justru memberi "solusi akhir" berupa makan bergizi gratis.

Masalah inti tidak tersentuh, sedangkan masalah baru bermunculan. Sebanyak 1.315 korban keracunan seolah dianggap bukan persoalan besar hanya karena tiga juta siswa lainnya tidak mengalami hal serupa. Inilah bukti kegagalan dari sistem kapitalisme, sebuah sistem yang hanya mengejar hasil akhir tanpa mempedulikan proses, bahkan jika harus mengorbankan rakyat.

Persentase keberhasilan 99,99 persen yang dibanggakan dan dirayakan seolah menutupi nyawa-nyawa yang menjadi korban. Walaupun jumlahnya “hanya” 200 siswa, tidak ada upaya serius untuk mengusut tuntas penyebab dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Ini menjadi bukti bahwa sistem kapitalisme gagal menyejahterakan rakyat, bahkan melalui program kebijakannya sendiri. Janji manis masa kampanye terbukti tak dapat ditepati.

Sungguh, hal ini sangat kontras dengan aturan Islam yang mengajarkan agar manusia mengonsumsi makanan yang halalan thayyiban, yakni tidak hanya halal, tetapi juga baik. Maka dalam sistem Islam, makanan bergizi dan aman adalah bagian dari tanggung jawab negara kepada rakyatnya.

Sistem Islam tidak akan egois mengutamakan keberhasilan semu, tetapi menjadikan kemaslahatan umat sebagai prioritas utama. Negara bertanggung jawab penuh atas keamanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Di sisi lain, sistem Islam menjamin kehidupan layak bagi keluarga melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang luas bagi kepala keluarga (laki-laki), dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam secara produktif.

Dengan demikian, kesejahteraan rakyat dibenahi secara struktural. Bukan sekadar memberi solusi atas gejala, melainkan menyelesaikannya hingga ke akar permasalahan. Hanya sistem yang sahih yang mampu mewujudkan hal tersebut. Wallahu'Alam bissawab.