Connect With Us

Pengamat Nilai Ada Celah Pada Pergub Bagi Penghuni Nakal  

Rangga Agung Zuliansyah | Jumat, 13 Maret 2020 | 21:57

Apartemen The Colour di Modern Land, Cikokol, Kota Tangerang. (Rangga A Zuliansyah / TangerangNews)

 

TANGERANGNEWS.com-Pengamat menilai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133/2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik secara prinsip menekankan adanya perlindungan kepada para penghuni agar terhindar dari penguasaan oleh salah satu pihak atau kelompok. 

 

Namun, sewajarnya seperti perselisihan tata tertib, kenaikan IPL tanpa penetapan rapat umum anggota (RUA), apalagi hal-hal lain terkait pengelolaan rusun yang menyebabkan kerugian penghuni, menurut pengamat Hukum Pertanahan dan Properti Eddy Leks sebaiknya pemerintah tidak perlu sampai membatasi pengurus dalam pemutusan fasilitas dasar. 

 

Peraturan tersebut terdapat dalam pasal tambahan yaitu pasal 102 C yang isinya menyatakan bahwa jika terjadi permasalahan di lingkungan rusun, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) atau pengelola dilarang melakukan tindakan pembatasan atau pemutusan fasilitas dasar. 

Fasilitas dasar yang dimaksud yakni penyediaan energi listrik, penyediaan sumber air bersih dan pemanfaatan atas denda, bagian dan tanah bersama, termasuk pemberian akses keluar masuk hunian.

 

“Untuk alasan pembatasan atau pemutusan fasilitas, itu sangat luas dan dapat dimanfaatkan oleh penghuni yang memang berniat untuk tidak membayar, karena tahu ada larangan mengenai pemutusan fasilitas dasar,” ujar Eddy, Jumat (13/3/2020). 

 

Dirinya menilai, jika persoalan hukum sedang terjadi, misalnya  sedang terjadi dualisme pengelolaan,  memang penghuni akan merasa ‘serba salah’ akan bayar IPL ke rekening lama atau ke rekening baru. 

 

Hal itu lah yang dapat menjadi celah bagi penghuni yang memiliki niat tidak baik, yakni tidak membayar kepada kedua rekening tersebut. Tentu bagi pengelola pembayaran iuran pengelolaan lingkugan (IPL) sangat penting. Karena melalui pembayaran IPL tersebut operasional sehari-hari rusun bisa berjalan. Dapat dibayangkan jika IPL tidak menjadi kewajiban bakal muncul banyak masalah, seperti keamanan dan keselamatan.

 

“Jika uang tidak memadai, karena IPL tidak dibayar secara penuh, atau sama sekali tidak dibayar, maka semua penghuni rusun tersebut akan terdampak. Akhirnya akan menjadi masalah penafsiran, apakah 'perselisihan' itu betul ada sesuai alasan-alasan yang diuraikan dalam Pergub atau tidak. Jika bagi pengelola 'perselisihan' itu tidak ada atau alasan-alasan di Pergub tidak terwujud, atas dasar asumsi tersebut, tentu hak membatasi dan memutus fasilitas dasar masih ada,” terangnya. 

 

Padahal ketentuan tersebut adalah hal baru yang tidak ada sebelumnya dalam Peraturan Menteri PUPR.  "Justru, di dalam lampiran Permen yang ada di dalam ART, malah diatur bahwa layanan bisa dihentikan berdasarkan tata tertib."

Hal-hal seperti ini, kata Eddy, yang sering kali muncul dalam penerbitan aturan-aturan di level daerah. "Saya tidak heran pemerintah pusat mencanangkan omnibus law karena aturan-aturan di level daerah malah sering menyimpang atau tidak selaras dengan aturan pemerintah pusat. Dengan demikian, penafsiran hukum menjadi terdistorsi dan ini tidak baik bagi negara hukum seperti negara Indonesia,” ujarnya.

 

 

 

BISNIS
Perusahan MLM Temui Kemendag, Tingkatkan Industri Penjualan Langsung di Indonesia

Perusahan MLM Temui Kemendag, Tingkatkan Industri Penjualan Langsung di Indonesia

Sabtu, 17 Februari 2024 | 11:09

TANGERANGNEWS.com-QNET, perusahaan penjualan langsung yang sudah berdiri lebih dari 25 tahun menunjukan konsistensi bisnisnya mengembangkan bisnis direct selling di Indonesia.

MANCANEGARA
Nyeleneh, Starbucks Cina Punya Menu Kopi Aroma Babi

Nyeleneh, Starbucks Cina Punya Menu Kopi Aroma Babi

Kamis, 22 Februari 2024 | 11:21

Starbucks baru-baru ini meluncurkan kopi latte beraroma babi spesial Tahun Baru Imlek pada 10 Februari 2024, lalu.

NASIONAL
Helikopter Hilang di Halmahera Maluku Utara Beserta 2 Pilot dan 1 Penumpang, Sempat Terdengar Ledakan

Helikopter Hilang di Halmahera Maluku Utara Beserta 2 Pilot dan 1 Penumpang, Sempat Terdengar Ledakan

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:56

TANGERANGNEWS.com-Sebuah helikopter Bell 429 PK-WSW hilang kontak di area pertambangan PT IWIP Halmahera Tengah, Maluku Utara, Senin 20 Februari 2024.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill