Connect With Us

Resmi, Tangsel Punya Kejaksaan Negeri

Yudi Adiyatna | Senin, 12 Maret 2018 | 12:00

Suasan di Kejaksaan Tinggi Banten yang melantik Bima Suprayoga SH MHum sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Selatan, Senin (12/3/2018). (@TangerangNews / Yudi Adiyatna)


TANGERANGNEWS.com-Kejaksaan Tinggi Banten melantik Bima Suprayoga SH MHum sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Selatan, Senin (12/3/2018).

Pelantikan Kajari Tangsel yang pertama tersebut digelar di PT Banten, Serang, berbarengan dengan pelantikan Kajari Serang.

Dengan dilantiknya Kajari Tangsel ini Kota Tangerang Selatan resmi memiliki institusi Adhiyaksa sendiri setelah selama ini menginduk dengan Kejari Tangerang.

“Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan ini baru terbentuk. Semua anggotanya sudah disiapkan,” kata Kasie Penerangan Hukum Kejati Banten, Holil Hadi.

Bima Suprayoga sendiri yang berusia 43 tahun ini merupakan alumni Fakultas Hukum UNS tahun 1996 dan mantan Kejari Rokhan Hilir, Bagansiapiapi, Kepulauan Riau. Kini dirinya tercatat menjadi Kejari Tangsel pertama wilayah hasil pemekaran Kabupaten Tangerang ini.

Informasi yang dihimpun TangerangNews.com dalam menjalankan tugasnya, sebelum beroperasi penuh Kejari Tangsel sementara ini akan berkantor di sebuah ruko, Jalan Boulevard Bintaro, Pondok Aren, Tangsel sambil menunggu kelengkapan struktur, fungsional dan alutsistanya.(RAZ/HRU)

KAB. TANGERANG
BP Taskin Pantau Dampak Kemiskinan Akibat Bencana di Sumatera

BP Taskin Pantau Dampak Kemiskinan Akibat Bencana di Sumatera

Senin, 15 Desember 2025 | 22:01

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai mEngawasi dan menghitung dampak kemiskinan yang disebabkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

OPINI
Kericuhan Lahan Parkir RSUD Tangsel: Cerminan Lemahnya Pengawasan Ormas dan Kepemimpinan Lokal

Kericuhan Lahan Parkir RSUD Tangsel: Cerminan Lemahnya Pengawasan Ormas dan Kepemimpinan Lokal

Senin, 15 Desember 2025 | 17:20

Ruang publik semestinya menjadi representasi kehadiran negara dalam melayani dan melindungi kepentingan masyarakat. Realitas di lapangan sering kali menunjukkan hal sebaliknya.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill