Connect With Us

Resmi, Tangsel Punya Kejaksaan Negeri

Yudi Adiyatna | Senin, 12 Maret 2018 | 12:00

Suasan di Kejaksaan Tinggi Banten yang melantik Bima Suprayoga SH MHum sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Selatan, Senin (12/3/2018). (@TangerangNews / Yudi Adiyatna)


TANGERANGNEWS.com-Kejaksaan Tinggi Banten melantik Bima Suprayoga SH MHum sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Selatan, Senin (12/3/2018).

Pelantikan Kajari Tangsel yang pertama tersebut digelar di PT Banten, Serang, berbarengan dengan pelantikan Kajari Serang.

Dengan dilantiknya Kajari Tangsel ini Kota Tangerang Selatan resmi memiliki institusi Adhiyaksa sendiri setelah selama ini menginduk dengan Kejari Tangerang.

“Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan ini baru terbentuk. Semua anggotanya sudah disiapkan,” kata Kasie Penerangan Hukum Kejati Banten, Holil Hadi.

Bima Suprayoga sendiri yang berusia 43 tahun ini merupakan alumni Fakultas Hukum UNS tahun 1996 dan mantan Kejari Rokhan Hilir, Bagansiapiapi, Kepulauan Riau. Kini dirinya tercatat menjadi Kejari Tangsel pertama wilayah hasil pemekaran Kabupaten Tangerang ini.

Informasi yang dihimpun TangerangNews.com dalam menjalankan tugasnya, sebelum beroperasi penuh Kejari Tangsel sementara ini akan berkantor di sebuah ruko, Jalan Boulevard Bintaro, Pondok Aren, Tangsel sambil menunggu kelengkapan struktur, fungsional dan alutsistanya.(RAZ/HRU)

WISATA
Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 19:40

Potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill