TANGERANGNEWS.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan resmi menempati kantor baru yang terletak di kawasan Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok KA/F, Pondok Aren, Tangsel, pada Selasa (15/5/2018) siang ini.
Kantor baru itu diresmikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Agoes Djaya, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, Kapolres Tangsel AKBP Ferdy Irawan dan Kepala Kejari Tangsel sendiri, Bima Suprayoga dengan menggunting pita peresmian di depan pintu masuk kantor Kajari Tangsel tersebut.
BACA JUGA :
"Alhamdulillah sudah ada Kantor Polres Tangsel, sudah ada BPN dan juga hari ini kita sama-sama hadir di sini untuk meresmikan kejaksaan negeri Kota Tangerang Selatan," ujar Airin dalam sambutannya.
Selain itu, dirinya berharap hadirnya kantor Kejari ini bisa menjawab kebutuhan warga Tangsel terhadap kemudahan urusan pelayanan hukum.
"Mudah-mudahan, kehadiran dan keberadaan Kejari Kota Tangsel bisa memudahkan masyarakat Tangsel mendapatkan pelayanan hukum. Selamat dan sukses, selamat kepada Pak Kajari dan seluruh jajarannya," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Agoes Djaya meyakinkan berdirinya Kejari Tangsel sesuai Keputusan Jaksa Agung Nomor C002/A/GA/01/2018 Tanggal 8 Januari 2018 bisa memenuhi harapan masyarakat para pencari keadilan di Tangsel.
"Saya yakin dan percaya dengan niat yang tulus kita mampu memenuhi harapan masyarakat, khususnya pencari keadilan di Kota Tangsel," ucapnya.(RAZ/HRU)
Telkomsel secara resmi menjalin kemitraan strategis dengan Universitas Pamulang (UNPAM) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk mengakselerasi transformasi digital di lingkungan kampus.
TODAY TAG
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meminta para siswa yang akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk tidak terpancing mencari bocoran soal.
Kementerian Haji dan Umroh telah resmi memublikasikan pembagian kuota haji reguler tahun 2026. Provinsi Banten sendiri mendapat pengurangan kuota hingga ratusan.
Tragedi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dua guru di Luwu Utara, dipicu oleh pungutan komite sekolah senilai dua puluh ribu rupiah, adalah sebuah anomali yudisial yang menyayat keadilan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
