Connect With Us

Awas, Merokok Dikawasan Khusus di Tangsel Kena Denda Rp50 Juta

Rachman Deniansyah | Selasa, 9 April 2019 | 21:00

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Tangsel, Iin Sofiawati. (@TangerangNews / Rachman Deniansyah)

TANGERANGNEWS.com-Perokok di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) harus benar-benar memperhatikan tempat-tempat khusus yang terlarang terkena asap rokok. Pasalnya, mulai Mei 2019 Satgas penegakan Perda No. 4/2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan mulai bekerja.Sesuai Perda tersebut, pelanggar dikenakan sanksi berupa denda Rp2,5 juta. 

Terkait baru akan ditegakkannya Perda yang mulai berlaku sejak Agustus 2016 silam, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Tangsel, Iin Sofiawati mengaku selama ini Perda tersebut tidak efektif berlaku karena belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas). Sejak disahkan hingga saat ini, pihaknya baru melakukan sosialisasi secara bertahap. 

“Bulan Mei ini kami akan membentuk Satgas. Kita baru sosialisasi ke Kelurahan dan Kecamatan, nanti baru sosialisasi ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” tutur Iin di Ruang Kerjanya, Kantor Dinkes Tangsel, Jalan Tekno Widya, Selasa (9/4/2019).

Iin menjelaskan Satgas KTR nantinya akan terdiri dari beberapa unsur. Mereka akan melakukan penindakan  terhadap masyarakat ataupun ASN di Tangsel yang tertangkap sedang merokok di kawasan yang dilarang. 

“Namanya Satgas OTT KTR (Operasi Tangkap Tangan Kawasan Tanpa Rokok), nanti Satgas itu kita pilih dari perwakilan Perguruan Tinggi, Ormas (Organisasi Masyarakat), Kawasan Strategis Nasional (KSN), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), itu menjadi satgas termasuk nanti Kepala OPD menjadi ketua satgas di tempat kerjanya masing masing,” bebernya. 

Dengan terbentuknya Satgas nanti, kata dia, pelanggar akan dikenakan sanksi pidana ringan. Mulai dari sanksi denda hingga kurungan. 

“Sanksinya bagi perokok yang dapatan merokok diruangan (KTR), pertama kita tegur dulu, tapi kalau masih bandel, kita sanksi dengan denda Rp 2,5 Juta sekali ngerokok, itu untuk perokok, tapi kalau pimpinan OPD atau Perusahaan kena denda Rp50 Juta. Kalau dia tidak mau membayar, dia harus mau dikurung selama tiga bulan,” tegasnya. 

Adapun kawasan yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok, diantaranya adalah area publik, sarana pendidikan, kesehatan, taman bermain, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan restoran.(MRI/RGI)

AYO! TANGERANG CERDAS
Jadwal dan Materi MPLS SMP 2026 yang Resmi dari Kemendikdasmen

Jadwal dan Materi MPLS SMP 2026 yang Resmi dari Kemendikdasmen

Rabu, 8 Juli 2026 | 13:45

Tahun ajaran baru 2026/2027 segera dimulai. Sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, seluruh siswa baru jenjang SMP akan menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama lima hari.

PROPERTI
Hunian Bergaya American Classic Klaster Mimosa Diluncurkan, Harganya Mulai Rp1,6 M

Hunian Bergaya American Classic Klaster Mimosa Diluncurkan, Harganya Mulai Rp1,6 M

Jumat, 10 Juli 2026 | 18:24

Paramount Petals meluncurkan Mimosa, klaster hunian terbaru bergaya American Classic yang menjadi proyek residensial kelima di kawasan kota mandiri tersebut.

BISNIS
UMKM Bisa Buka Stand Bazar Gratis di MTQ XXIII Banten

UMKM Bisa Buka Stand Bazar Gratis di MTQ XXIII Banten

Kamis, 9 Juli 2026 | 18:10

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah menengah (UMKM) yang hendak berjualan atau memamerkan produknya, dapat membuka stan tanpa biaya sewa di event Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIII Provinsi Banten tahun 2026.

KAB. TANGERANG
DPRD Kabupaten Tangerang Buka Peluang Pembahasan Raperda Anti-LGBT

DPRD Kabupaten Tangerang Buka Peluang Pembahasan Raperda Anti-LGBT

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:50

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill