TANGERANGNEWS.com-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengawasi penyebaran pupuk bersubsidi di Kota Tangsel.
Sosialisasi pengawasan penyebaran pupuk bersubsidi itu digelar di Puspemkot Tangsel, Jalan Maruga Raya, Serua, Ciputat, Rabu (10/7/2019).
Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Tangsel R Gunara Wubiksana menjelaskan, sosialisasi dilakukan kepada para petani, dan pengecer pupuk.
“Pengawasan penyebaran pupuk bersubsidi di Tangsel harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk penyuluh pertanian. Jika penyaluran pupuk bersubsidi berjalan sesuai dengan prosedur, masalah pupuk bagi petani tidak akan terjadi,” katanya.
BACA JUGA:
Sosialisasi ini, lanjutnya, untuk menyampaikan kebijakan pemerintah tentang pupuk, selama ini pupuk bersubsidi di Tangsel sebanyak 10 ton namun yang terealisasi hanya 1 ton.
Untuk itu pihaknya ingin mengetahui masalah yang dihadapi dalam penyebaran pupuk bersubsidi ini.
Sementara, Nurdin, Kepala Seksi Pupuk Pertisida Provinsi Banten, menjelaskan, penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani harus tepat sasaran.
Nurdin mempertanyakan rendahnya penyerapan kuota pupuk di Tangsel.
“Kebutuhan pupuk di Tangsel tinggi, namun apakah petani di Tangsel sudah tidak butuh pupuk bersubsidi atau jarak pengambilan terlalu jauh," katanya.
Ia menegaskan, evaluasi harus dilakukan, agar pupuk bersubsidi itu benar-benar sampai kepada petani.
"Ini perlu dievaluasi, dikarenakan masih banyak sisa yang tidak dimanfaatkan oleh petani Tangsel,” tambahnya.(MRI/RGI)
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memulai penyusunan dokumen kriteria kesiapan (readiness criteria), sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
TODAY TAG
Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
