TANGERANGNEWS.com-Suhendar, dosen hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Universitas Pamulang telah memantapkan tekadnya untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel).
Hal itu dibuktikan dengan pendaftaran dirinya di penjaringan yang digelar oleh DPC PDI Perjuangan Tangsel.
Suhendar menjadi pendaftar terakhir dalam penjaringan itu. Ia mendaftar ke Kantor PDI perjuangan pada Selasa (17/9/2019). Di hari yang sama, ia juga mengembalikan semua persyatatan yang ada
Aru Wijayanto, Ketua Tim Kampanye Suhendar menyampaikan apresiasi kepada DPC PDI Perjuangan yang telah melakukan proses penjaringan terbuka untuk bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel pada Pilkada mendatang.
BACA JUGA:
"Semoga apa yang menjadi tujuan baik dari konvensi terbuka ini bisa tercapai dan mampu menghasilkan calon kandidat yang memiliki kapasitas, akuntabel, serta pro-rakyat," ungkapnya, Rabu (18/9/2019).
Menurutnya, ikut dalam konvensi itu bukan serta-merta mengubah komitmen awal sebagai calon yang berencana maju lewat jalur perorangan (independen).
"Komitmen utama dalam politik bukanlah soal perahu, apakah lewat independen atau partai politik, melainkan soal platform, gagasan, dan keberpihakan," tegas Aru.
Sebab di titik itulah, kata dia, letak komitmen yang sesungguhnya dalam proses politik. Sebab kota ini harus dipertahankan sebagai kota multikultural.
"Bagaimana merawat keberagaman, mendorong politik anggaran yang berpihak untuk warga, hingga mendorong Tangsel sebagai kota yang berkebudayaan dan berintegritas," imbuhnya.
Aru menyebut, jika pemikiran dasar itu bertemu, maka pihaknya siap bekerja sama dengan siapa saja.
"Pada prinsipnya kami terbuka dan membuka diri untuk bekerjasama dengan siapa saja, selama komitmen politik gagasan itu punya titik temu," pungkasnya.(MRI/RGI)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang mencatat tingginya angka kunjungan masyarakat ke sejumlah destinasi wisata selama periode libur Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah.
TODAY TAG
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan situasi geopolitik dunia yang memanas, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia.
Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten mulai berjalan pada Jumat 10 April 2026.
Libur lebaran telah usai, tapi masalah baru yang mesti dihadapi pemerintah pasca Ramadan justru mulai muncul, salah satunya adalah urbanisasi. Euforia gemerlapnya kota meracuni penduduk desa untuk bisa menikmatinya.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews