TANGERANGNEWS.com-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai membuka pendaftaran untuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang akan ditugaskan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangsel 2020 mendatang.
Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep menuturkan, pendaftaran telah dibuka sejak 27 November 2019 hingga 3 Desember 2019 mendatang.
"Mudah-mudaban targetnya tercapai, sehingga nanti sebelum tanggal 25 Desember sudah dilakukan pelantikan Panwascam," ujar Acep saat menggelar jumpa media di Bukit Pleayangan Resto, Jalan Cilenggang, Serpong, Tangsel, Jumat (29/11/2019).
BACA JUGA:
Dijelaskan Acep, target itu ditetapkan berdasarkan peraturan baru dari Bawaslu RI.
"Ketika rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwascam harus sudah terbentuk. Sehingga bisa melakukan pengawasan dalam rekruitmen PPK nantinya," terangnya.
Acep mengatakan, dalam pendaftaran itu, pihaknya tak menentukan syarat khusus.
"Kalau spesifikasi, usia 25 tahun kemudian KTP Tangsel, dan ijazah SMA. Sedangkan maksimal usia bebas," tuturnya.
Selain itu, kata Acep, para calon Panwascam minimal harus mengetahui soal kepemiluan.
"Karena sistem penerimaan Panwascam hari ini berbeda dengan tahun lalu. Kita pakai sistem CAT, yaitu Computer assisted Test," imbuhnya.
Sementara, lanjut Acep, pihaknya menyediakan kuota untuk setiap kecamatan sebanyak tiga orang.
Di hari ketiga, tercatat 32 orang telah mendaftarkan diri untuk menjadi pengawas Pilkada Tangsel tersebut.(MRI/RGI)
Pengembangan kawasan hunian Paramount Petals memasuki babak baru. Setelah hampir dua tahun dipasarkan, pengembang mulai menyerahkan kunci rumah kepada para pembeli di Klaster Lily.
TODAY TAG
Motif di balik aksi penganiayaan terhadap seorang caddygolf di Lapangan Golf Modernland, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang akhirnya terungkap.
Terkait usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan dan pencegahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat dan DPR RI, sebagai dasar hukum
Munculnya informasi mengenai potensi relokasi dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang dari Indonesia ke Vietnam perlu menjadi perhatian serius semua pemangku kepentingan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews