TANGERANGNEWS.com-Pengamat Tata Kota Trubus Rahardiansyah menyoroti wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Cipeucang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang hingga kini belum terealisasi.
Ia menilai publik harus turut mengawasi jalannya program fasilitas pemerintah tersebut. Khususnya DPRD yang seharusnya mengawal janji-janji Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dan memastikan program itu dianggarkan dalam APBD.
"Publik itu harus ikut mengawasi dan seharusnya DPRD menekan wali kota, programnya apa dan janji-janji Benyamin itu harus terprogram dalam APBD. Jadi apakah ada anggarannya atau tidak?" ujar Trubus, Selasa 17 September 2024.
Menurutnya persoalan ini bukan hanya terletak pada Wali Kota Benyamin, tetapi juga pada DPRD yang dianggap abai dalam menjalankan fungsinya.
"Lemahnya bukan hanya di Benyamin, tetapi DPRD juga abai harus saling mengingatkan satu sama yang lain," tegas Trubus.
Sementara terkait pembangunan PLTSa yang rencananya akan dilakukan oleh investor asal China, Trubus menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemkot Tangsel.
"Soal itu, menjadi kewenangan Pemda Banten dan Pemkot Tangsel yang harus sama-sama bertindak," tambahnya.
Ia juga mengingatkan Pemda untuk berhati-hati dalam mengawasi setiap proyek pembangunan, termasuk proyek PLTSa yang dicanangkan sejak tahun 2019 tersebut, agar tidak melanggar aturan yang ada.
"Perlu ada penegakan aturan, tapi yang paling penting adalah political will untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Trubus.
Selain itu, Trubus menyoroti peran DPRD dalam menyelesaikan persoalan TPA Cipeucang.
Menurutnya, DPRD harus lebih proaktif dalam menekan pemerintah daerah, agar segera mengambil langkah-langkah konkrit.
"Kewenangan sepenuhnya ada di DPRD. Mereka adalah wakil rakyat dari daerah pemilihan di Tangsel. Masyarakat harus menuntut DPRD untuk bertindak," katanya.
Trubus juga menilai bahwa seringkali DPRD pasif dan tidak terlalu peduli dengan masalah lingkungan yang berdampak langsung pada konstituen mereka.
"Padahal, mereka sudah dipilih oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasi jalurnya sudah jelas, tinggal bagaimana DPRD menekan pemerintah untuk segera bertindak," imbuhnya.
Pemerintah berencana menyalurkan insentif bulanan sebesar Rp400.000 kepada guru honorer. Kebijakan ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebagai bentuk dukungan negara terhadap guru honorer.
TODAY TAG
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
Tugu titik nol Kabupaten Tangerang yang sempat menjadi kontroversi lantaran memakan anggaran sebesar Rp2,3 miliar kini sudah mulai beroperasi dan dipergunakan sebagai taman literasi digital untuk masyarakat.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
