Connect With Us

284 Ribu KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Gegara Tinggal di Tangsel

Rangga Agung Zuliansyah | Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:15

Ilustrasi KTP. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta telah membekukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 284 ribu lebih warganya.

Hal ini dikarenakan warga tersebut tinggal di kawasan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), meski ber-KTP Jakarta.

"Jadi, terdapat 284.614 jiwa sudah bukan lagi penduduk Jakarta (dinonaktifkan)," ujar Kepala Disdukcapil Jakarta Budi Awaluddin, seperti dilansir dari RRI, Rabu 9 Oktober 2024.

Proses penonaktifan NIK tersebut akan terus berjalan untuk memastikan administrasi kependudukan (Adminduk) di wilayah Jakarta tertib.

"Tapi penonaktifan NIK ini tak akan memengaruhi hak pilih warga yang terdaftar sebagai pemilih di Pilkada," kata Budi.

TEKNO
Terbaru! Ini Rekomendasi Software Absensi Terbaik Tahun 2026

Terbaru! Ini Rekomendasi Software Absensi Terbaik Tahun 2026

Selasa, 3 Februari 2026 | 20:28

Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.

BISNIS
Incar Pasar Properti Tangerang, Mitra Besi Baja Ekspansi ke Serpong

Incar Pasar Properti Tangerang, Mitra Besi Baja Ekspansi ke Serpong

Jumat, 6 Februari 2026 | 16:35

Jaringan ritel material konstruksi di bawah naungan PT Mitra Baja Cemerlang (MBC), Mitra Besi Baja (MBB) resmi membuka cabang keduanya di Serpong, Kota Tangerang Selatan.

BANDARA
Cegah Kecelakaan Pesawat, Bandara Soetta Bersihkan Landasan hingga Edukasi Keselamatan

Cegah Kecelakaan Pesawat, Bandara Soetta Bersihkan Landasan hingga Edukasi Keselamatan

Kamis, 5 Februari 2026 | 21:25

Sebagai gerbang utama transportasi udara yang beroperasi 24 jam dengan kompleksitas tinggi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) melaksanakan rangkaian evaluasi dan penguatan sistem

OPINI
Zonasi Prostitusi dan Ilusi Pendapatan Daerah

Zonasi Prostitusi dan Ilusi Pendapatan Daerah

Jumat, 6 Februari 2026 | 22:24

Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill