Connect With Us

Pidana Menanti Pasangan Tak Nikah Check In Hotel

Achmad Irfan Fauzi | Sabtu, 22 Oktober 2022 | 18:37

Ilustrasi Hotel. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Ancaman hukuman pidana menanti bagi mereka yang check in di hotel dengan pasangan yang belum menikah. Aturan ini disebut-sebut ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru.

Isu tersebut membuat para pengusaha penginapan dan bos-bos hotel resah. Pengusaha hotel pun mengajukan protes tentang beberapa klausul RKUHP yang dianggap kontra produktif dengan sektor pariwisata, terutama masalah perzinahan yang akan berdampak pada industri pariwisata dan perhotelan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, dapat dipahami bahwa aturan pidana perzinahan erat kaitannya dengan perilaku moral, tetapi pada ranah privat seharusnya tidak diatur dalam negara dan dianggap sebagai perbuatan pidana.

"PHRI sudah menerima masukan dan itu menjadi kontra produktif di sektor pariwisata, begitu orang satu kamar berdua tanpa ikatan perkawinan itu akan kena kriminal," kata Hariyadi dilansir dari detik.com pada Sabtu, 22 Oktober 2022.

Selain itu berdasarkan asas teritorial membuat orang asing juga bisa terkena dampak ini. Artinya, turis asing yang tidak terikat dalam satu pernikahan juga dapat turut dijerat dengan aturan pidana yang sama.

Baca juga: Satpol PP Tangsel Razia Prostitusi Jaring 27 Perempuan dan 16 Lelaki, Open BO Tarifnya Rp800 Ribu

"Implikasinya adalah wisatawan asing akan beralih ke negara lain dimana hal tersebut berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan ke Indonesia," pungkas Hariyadi.

Ketua DPP PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono menjelaskan, wisatawan asing bakal ogah datang ke Indonesia kalau pasal ini disahkan. Karena larangan untuk sekamar pada ruang hotel bagi pasangan yang tidak menikah akan terpampang website negara lain dan menjadi imbauan.

"Sekali diundangkan kalau pasal perzinahan di Indonesia pasti nggak mau datang ke Indonesia, bukan berarti kita nggak setuju tapi bagaimana dengan image dengan negara lain," kata Sutrisno.

Menurutnya perzinahan adalah ranah privat yang seharusnya sudah sudah bisa diatur berdasarkan hukum adat daerah masing-masing, norma agama, hingga norma moral, bukan oleh hukum formal negara.

Rincian Ancaman Pidana di KUHP Tentang Perzinahan

Mengutip Draf RUU KUHP, Pada pasal 415 tertulis setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda.

Lihat juga: Ramai Wanita Jadi PSK Dampak Krisis Biaya Hidup

Meski dalam butir (2) dijelaskan juga tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri orang yang terikat perkawinan, orang tua, atau anak yang tidak terikat perkawinan.

Pada pasal 416 juga tertulis 'setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II'.

Namun tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau istri orang yang terikat perkawinan, orang tua atau anak yang tidak terikat perkawinan.

OPINI
Ijin Freeport Diperpanjang, Rakyat Dapat Apa?

Ijin Freeport Diperpanjang, Rakyat Dapat Apa?

Rabu, 12 Juni 2024 | 15:21

Adapun perpanjangan waktu ekspor konsentrat tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang mempertimbangkan kelangsungan produksi dan pencapaian hilirisasi industri.

BANTEN
PLN Bagikan 4 Tips Aman Listrik saat Tinggalkan Rumah untuk Liburan Iduladha 

PLN Bagikan 4 Tips Aman Listrik saat Tinggalkan Rumah untuk Liburan Iduladha 

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:03

Menjelang perayaan Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah yang jatuh pada Senin, 17 Juni 2024, mendatang

KOTA TANGERANG
Pilkada Kota Tangerang 2024 Dimulai, Sachrudin Ajak Semua Partai Koalisi

Pilkada Kota Tangerang 2024 Dimulai, Sachrudin Ajak Semua Partai Koalisi

Minggu, 16 Juni 2024 | 03:00

Peluncuran Jingle, Maskot, dan Tagline Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang 2024-2029 yang digelar KPU Kota Tangerang pada Jumat 14 Juni 2024, menjadi tanda dimulainya pesta demokrasi tersebut.

BANDARA
Layanan Transportasi Darat di Terminal 1 Bandara Soetta Dipindah, Begini Skemanya

Layanan Transportasi Darat di Terminal 1 Bandara Soetta Dipindah, Begini Skemanya

Senin, 10 Juni 2024 | 16:50

Mulai Selasa 11 Juni 2024, lokasi sejumlah layanan moda transportasi darat di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Kota Tangerang, dipindahkan untuk lebih memudahkan penumpang.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill