Connect With Us

Pidana Menanti Pasangan Tak Nikah Check In Hotel

Achmad Irfan Fauzi | Sabtu, 22 Oktober 2022 | 18:37

Ilustrasi Hotel. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Ancaman hukuman pidana menanti bagi mereka yang check in di hotel dengan pasangan yang belum menikah. Aturan ini disebut-sebut ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru.

Isu tersebut membuat para pengusaha penginapan dan bos-bos hotel resah. Pengusaha hotel pun mengajukan protes tentang beberapa klausul RKUHP yang dianggap kontra produktif dengan sektor pariwisata, terutama masalah perzinahan yang akan berdampak pada industri pariwisata dan perhotelan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, dapat dipahami bahwa aturan pidana perzinahan erat kaitannya dengan perilaku moral, tetapi pada ranah privat seharusnya tidak diatur dalam negara dan dianggap sebagai perbuatan pidana.

"PHRI sudah menerima masukan dan itu menjadi kontra produktif di sektor pariwisata, begitu orang satu kamar berdua tanpa ikatan perkawinan itu akan kena kriminal," kata Hariyadi dilansir dari detik.com pada Sabtu, 22 Oktober 2022.

Selain itu berdasarkan asas teritorial membuat orang asing juga bisa terkena dampak ini. Artinya, turis asing yang tidak terikat dalam satu pernikahan juga dapat turut dijerat dengan aturan pidana yang sama.

Baca juga: Satpol PP Tangsel Razia Prostitusi Jaring 27 Perempuan dan 16 Lelaki, Open BO Tarifnya Rp800 Ribu

"Implikasinya adalah wisatawan asing akan beralih ke negara lain dimana hal tersebut berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan ke Indonesia," pungkas Hariyadi.

Ketua DPP PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono menjelaskan, wisatawan asing bakal ogah datang ke Indonesia kalau pasal ini disahkan. Karena larangan untuk sekamar pada ruang hotel bagi pasangan yang tidak menikah akan terpampang website negara lain dan menjadi imbauan.

"Sekali diundangkan kalau pasal perzinahan di Indonesia pasti nggak mau datang ke Indonesia, bukan berarti kita nggak setuju tapi bagaimana dengan image dengan negara lain," kata Sutrisno.

Menurutnya perzinahan adalah ranah privat yang seharusnya sudah sudah bisa diatur berdasarkan hukum adat daerah masing-masing, norma agama, hingga norma moral, bukan oleh hukum formal negara.

Rincian Ancaman Pidana di KUHP Tentang Perzinahan

Mengutip Draf RUU KUHP, Pada pasal 415 tertulis setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda.

Lihat juga: Ramai Wanita Jadi PSK Dampak Krisis Biaya Hidup

Meski dalam butir (2) dijelaskan juga tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri orang yang terikat perkawinan, orang tua, atau anak yang tidak terikat perkawinan.

Pada pasal 416 juga tertulis 'setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II'.

Namun tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau istri orang yang terikat perkawinan, orang tua atau anak yang tidak terikat perkawinan.

TOKOH
KH Ahmad Fudholi Meninggal Dunia Usai Jalani Perawatan Akibat Kecelakaan

KH Ahmad Fudholi Meninggal Dunia Usai Jalani Perawatan Akibat Kecelakaan

Senin, 7 September 2026 | 15:29

‎Ulama kondang asal Kabupaten Tangerang KH. Ahmad Fudholi meninggal dunia setelah menjalani perawatan pascakecelakaan di Tol Tangerang-Merak.

TEKNO
Mahasiswa Tangerang Bikin Portal Digital, Bantu Warga Akses Suket Tidak Mampu hingga Pengantar Nikah

Mahasiswa Tangerang Bikin Portal Digital, Bantu Warga Akses Suket Tidak Mampu hingga Pengantar Nikah

Rabu, 11 November 2026 | 20:30

Tim dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT/I-TECH) berkolaborasi dengan Pengurus RW 12 Perumahan Villa Ilhami Blok Mina, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang

BISNIS
62.360 UMKM Kabupaten Tangerang Terima Dana Bergulir Rp350 Miliar, DPR Minta Anggaran Ditambah

62.360 UMKM Kabupaten Tangerang Terima Dana Bergulir Rp350 Miliar, DPR Minta Anggaran Ditambah

Jumat, 20 November 2026 | 21:43

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelontorkan anggaran sebesar Rp350 Miliar melalui program unit pengelola dana bergulir (UPDB), untuk permodalan unit usaha baru para pelaku UMKM di wilayahnya.

AYO! TANGERANG CERDAS
Kenalkan Budaya Lokal, Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang Belajar Permainan Tradisional dan Usaha Kuliner

Kenalkan Budaya Lokal, Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang Belajar Permainan Tradisional dan Usaha Kuliner

Senin, 16 November 2026 | 10:11

Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang mengikuti kegiatan kokurikuler bertema Kearifan Lokal dan Kewirausahaan pada 9-10 November 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengenal budaya tradisional

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill