TANGERANGNEWS.com-Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan wanita berinsial SM.
Ia diduga diduga hendak dijadikan sebagai wanita penjaja seks komersial (PSK) di Malaysia.
Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta Kompol Reza Fahlevi mengatakan dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan wanita berinsial IS, 27, sebagai tersangka.
Pelaku merupakan penyalur calon pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural.
"SM dan IS diamankan pada 13 Juni 2024 di area Keberangkatan Internasional Terminal 2 Bandara Soetta," ungkapnya, Minggu 6 Oktober 2024.
Reza Fahlevi menambahkan, kasus TPPO ini terbongkar setelah polisi mendapatkan informasi terkait keberangkatan satu CPMI nonprosedural ke Malaysia melalui Terminal 2.
Tersangka diketahui wanita inisial IS, warga Cikarang, Kabupaten Bekasi.
"IS sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di Polresta Bandara Soetta untuk proses penyidikan lebih lanjut," jelasnya.
Atas perbuatannya, tersangka IS dijerat Pasal 10 juncto Pasal 4 UU RI No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 juncto Pasal 69 dan/atau Pasal 83 juncto Pasal 68 UU RI No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Reza menjelaskan, penanganan kasus TPPO tersebut saat ini dinyatakan sudah lengkap (P21). Tersangka IS diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk menjalani persidangan.
"Tersangka inisial IS beserta barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, serta diterima oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas nama Bapak Fattah pada Jumat 4 Oktober 2024, sekira pukul 09.00 WIB," tutupnya.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
TODAY TAG
Santika Indonesia Hotels & Resorts kembali menggelar program GM For A Day 2026 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional.
Ketersediaan pasokan listrik yang melimpah menjadi salah satu modal utama Provinsi Banten dalam menarik investasi baru.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews