TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana membangun Kantor Badan Penghubung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk mempermudah proses koordinasi dengan pemerintah pusat.
Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemprov mengusulkan dana sebesar Rp30 miliar yang sebelumnya mencapai Rp100 miliar.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti, usai rapat paripurna Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD Banten tahun 2023 di Serang, Selasa 11 Oktober 2022.
"Sekitar Rp30 miliar untuk pembangunan (kantor) badan penghubung," kata Rina seperti dilansir dari Medcom.id, Rabu 12 Oltober 2022.
Saat pembahasan awal dengan DPRD, diusulkan sebesar Rp100 miliar. Namun diubah menjadi Rp30 miliar. Nantinya, kantor Badan Penghubung Banten dibangun di sekitar kawasan IKN.
"Anggaran memang tidak sebesar sebelumnya Rp100 miliar," kata Rina.
Adapun terkait lahannya, Pemprov Banten sudah mendapatkan kesepakatan bersama dengan DPRD dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2022, untuk tidak digabung dalam satu tahun anggaran.
"Lahan di tahun 2022 ini kami upayakan terpisah antara pembangunan gedung dengan pengadaan lahan. Saat ini sedang dievaluasi Kemendagri," jelas Rina.
Ia menyatakan proyek Badan Penghubung Banten ini untuk mendukung program pemerintah pusat dalam membangun IKN. Hal ini pun sudah sesuai dengan aturan dan instruksi dari pusat.
"Sudah ada (instruksi), lewat komunikasi dan koordinasi," katanya.
Sementara penyediaan lahan untuk kantor penghubung itu bisa berupa hibah. Namun kejelasannya masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.
Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menargetkan sebanyak 329 unit rumah warga akan dibedah sepanjang 2026. Jumlah tersebut berdasarkan hasil seleksi dari tingkat urgensi di lapangan.
TODAY TAG
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia Abdul Mu'ti, memberikan apresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang atas terobosan program sekolah swasta gratis yang telah dijalankan di Kota Tangerang.
Sejarah dari seluruh masyarakat yang ada hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas." Kalimat pembuka Karl Marx dalam Manifesto Komunis (1848) ini sering kali dianggap sebagai peninggalan masa lalu yang tak lagi relevan.
Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews