TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana membangun Kantor Badan Penghubung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk mempermudah proses koordinasi dengan pemerintah pusat.
Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemprov mengusulkan dana sebesar Rp30 miliar yang sebelumnya mencapai Rp100 miliar.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti, usai rapat paripurna Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD Banten tahun 2023 di Serang, Selasa 11 Oktober 2022.
"Sekitar Rp30 miliar untuk pembangunan (kantor) badan penghubung," kata Rina seperti dilansir dari Medcom.id, Rabu 12 Oltober 2022.
Saat pembahasan awal dengan DPRD, diusulkan sebesar Rp100 miliar. Namun diubah menjadi Rp30 miliar. Nantinya, kantor Badan Penghubung Banten dibangun di sekitar kawasan IKN.
"Anggaran memang tidak sebesar sebelumnya Rp100 miliar," kata Rina.
Adapun terkait lahannya, Pemprov Banten sudah mendapatkan kesepakatan bersama dengan DPRD dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2022, untuk tidak digabung dalam satu tahun anggaran.
"Lahan di tahun 2022 ini kami upayakan terpisah antara pembangunan gedung dengan pengadaan lahan. Saat ini sedang dievaluasi Kemendagri," jelas Rina.
Ia menyatakan proyek Badan Penghubung Banten ini untuk mendukung program pemerintah pusat dalam membangun IKN. Hal ini pun sudah sesuai dengan aturan dan instruksi dari pusat.
"Sudah ada (instruksi), lewat komunikasi dan koordinasi," katanya.
Sementara penyediaan lahan untuk kantor penghubung itu bisa berupa hibah. Namun kejelasannya masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
TODAY TAG
Pasar Cipadu, Kota Tangerang yang dahulu dikenal sebagai sentra kain dan pakaian terbesar di wilayah Tangerang tampak semakin sepi, dengan banyak kios tutup dan arus pengunjung yang jauh berkurang.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
Kawasan Paramount Gading Serpong tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan hunian, wilayah ini dirancang dengan konsep terpadu yang mencakup area komersial, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga ruang publik penunjang aktivitas masyarakat.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
