TANGERANGNEWS.com-Menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Banten, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho memberikan sejumlah imbauan.
Menurutnya, pihak panitia event yang akan diselenggarakan pada 20 November 2022 tersebut, akan segera mengajukan izin kepada Polda Metro Jaya terkait penyelenggaraan.
Zain memastikan penonton yang hadir cukup banyak dan mengimbau kepada panitia untuk menggelar acara pembukaan dilakukan pada sore hari.
"Supaya lebih mudah untuk pengamanannya," jelasnya, Senin, 7 November 2022.
Diharapkan pada setiap kontingen maupun tim cabang olahraga, untuk tidak melakukan pengerahan massa, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
BACA JUGA: Tiga Hari Pawai Obor Porprov VI Banten Kelilingi Delapan Daerah, Ini Rutenya
"Kita sedang berkomunikasi dengan kasatpol PP untuk mengecek lokasi dan penempatan personel pengamanan di masing-masing venue," ungkapnya.
Zain memastikan akan mengerahkan personel untuk mengamankan di setiap venue.
"Apabila membutuhkan bawah kendali operasi (BKO) baik dari satuan Polda atau Polres lainnya, TNI dan Satpol PP, serta akan berkoordinasi dengan pihak security hotel dan pihak pengamanan yang bertanggung jawab porprov," pungkasnya.
Warga di kawasan Kelurahan Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria di bawah flyover Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Rabu 8 Juli 2026, malam.
TODAY TAG
Masuknya MA swasta ke dalam Program Sekolah Gratis sejatinya merupakan langkah yang sudah semestinya dilakukan. Madrasah Aliyah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi berilmu
Pelaku usaha mikro kecil dan menengah menengah (UMKM) yang hendak berjualan atau memamerkan produknya, dapat membuka stan tanpa biaya sewa di event Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIII Provinsi Banten tahun 2026.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews