TANGERANGNEWS.com - Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang dari Koalisi Indonesia Maju ke Komisi Pemilihan Umum menegaskan bahwa koalisi ini solid.
Meski ada satu partai yang memilih keluar, hal ini tidak menggoyahkan komitmen partai-partai lainnya yang sudah tergabung. Wakil Ketua DPD Gerindra Banten Ade Awaludin menegaskan, loyalitas dan totalitas mereka patut diapresiasi.
Mengingat di tengah situasi politik yang kian dinamis pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas minimal jumlah kursi atau suara untuk mengusung calon.
"Keputusan MK ini memicu godaan bagi partai-partai untuk keluar dari koalisi besar," kata Ade, Jumat 30 Agustus 2024.
Koalisi Indonesia Maju, tegas Ade, tetap teguh dengan kesepahaman dan kesepakatan bersama, bahwa Pilkada adalah momen penting untuk menghadirkan putra-putra terbaik daerah.
"Mereka dipilih karena kemampuannya dalam membangun komunikasi lintas struktural dan kultural, serta memiliki energi dan manajemen yang mumpuni dalam mengelola organisasi daerah dari berbagai latar belakang," ungkap Ade.
Politisi Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Banten ini menyampaikan, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam membangun Provinsi Banten harus menjadi niat bersama untuk memajukan daerah, bukan mendahulukan ego kelompok atau keluarga besar.
"Sebagai warga Kabupaten Tangerang sekaligus kader Partai Gerindra, saya merasa bangga dengan pemimpin-pemimpin kami yang telah memilih pasangan calon yang tepat,"ungkapnya.
Keputusan ini menunjukkan bahwa calon-calon untuk Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang dalam Pilkada Serentak 2024 ini benar-benar ideal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi Banten di masa depan
Sebuah taman kota multifungsi dengan bentangan jalur sungai sepanjang 1,5 kilometer yang dikelilingi lanskap tropis rimbun kini hadir di BSD City, Tangerang.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews