TANGERANGNEWS.com-Penjabat (Pj) Gubernur Banten A Damenta menetapkan Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2025 yakni sebesar 6,5 persen.
Penetapan UMK 2025 itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Banten, pada Selasa 17 Desember 2024.
SK tersebut pun diserahkan saat audiensi dengan puluhan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja di Pendopo Gubernur Banten.
Damenta mengungkapkan, besaran UMK tahun 2025 yang diputuskan itu sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota yang diserahkan kepada Provinsi sebesar 6,5 persen.
“Itu sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang sudah dipublis oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, dan itu sudah clear,” kata Damenta.
Sementara Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, yang mulai diundangkan pada 4 Desember 2024.
Dalam kesempatan itu, Damenta juga mengapresiasi unjuk rasa ribuan buruh yang berjalan dengan tertib dan lancar.
Aspirasi yang mereka sampaikan itu, baginya, merupakan bentuk kontrol terhadap roda pemerintahan dalam memutuskan sebuah kebijakan.
“Artinya ada check and balance yang berjalan. Ini penting karena kalau tidak ada kontrol kita tidak tahu apakah regulasi yang dibuat sudah sesuai atau belum. Karena sejatinya kehadiran pemerintah itu untuk melayani masyarakat,” jelasnya.
Audiensi dengan buruh ini juga sebagai wadah silaturahmi bagi dirinya di hari pertama masuk kerja sebagai Pj Gubernur Banten.
“Kita sambil kenalan juga, enggak papa,” katanya.
Selain itu, Damenta juga menetapkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon Tahun 2025.
Adapun dalam SK Gubernur itu rincian UMK Tahun 2025 sebagai berikut:
1. Kota Cilegon sebesar Rp5.128.084,48
2. Kota Tangerang Rp5.069.708,36
3. Kota Tangerang Selatan Rp4.974.392,42
4. Kabupaten Tangerang Rp4.901.117,00
5. Kabupaten Serang Rp4.857.353,01
6. Kota Serang Rp4.418.261,13
7. Kabupaten Pandeglang Rp3.206.640,32
8. Kabupaten Lebak Rp3.172.384,39
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
TODAY TAG
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) berencana memberikan bantuan berupa Elektrokardiogram (EKG), sebuah alat yang merekam aktivitas jantung guna mendeteksi gangguan kardiovaskular.
Ditresnarkoba Polda Metro Jaya kembali membongkar praktik peredaran gelap narkotika jenis baru. Kali ini, petugas berhasil mengamankan 82 pcs cartridge vape berisi Etomidate dari dua lokasi berbeda di Jakarta Barat dan Kota Tangerang.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
