TANGERANGNEWS.com-Gubernur Banten Andra Soni, diminta untuk mencari sosok Sekretaris Daerah (Sekda) alternatif dari luar lingkungan Pemprov Banten.

Langkah ini dianggap penting untuk mempercepat implementasi program-program Andra-Dimyati yang hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Sabtu 3 Mei 2025.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten telah mengajukan tiga nama calon untuk mengisi posisi Sekda definitif yang saat ini masih dijabat oleh Penjabat (Pj).

Tiga nama tersebut adalah Nana Supiana (Pj Sekda Banten/Kepala BKD Banten), Deden Apriandhi (Sekretaris DPRD Banten/Plt Kepala Bapenda Banten), dan Rina Dewiyanti (Kepala BPKAD Banten/Komisaris Bank Banten).

"Sebaiknya Andra Soni segera mencari sosok alternatif Sekda dari luar, seperti Kementerian Dalam Negeri, untuk menghindari potensi gesekan di antara para calon Sekda di lingkungan Pemprov Banten," katanya.

Seleksi calon Sekda dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti talent pool atau seleksi terbuka, untuk memberikan banyak pilihan dalam mencari kandidat yang tepat.

Setelah pemilihan Sekda, Andra-Dimyati juga harus memberikan kepastian bagi para birokrat. Sebab, kinerja birokrat di setiap dinas saat ini terlihat lesu akibat ketidakjelasan rotasi dan mutasi jabatan.

Hal ini berdampak pada kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Banten.

"Mereka yang menjabat saat ini adalah struktur yang dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya, sehingga perlu ada penyegaran agar visi dan misi Andra-Dimyati dapat dijalankan oleh struktur baru yang dibentuk oleh mereka," jelasnya.

Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, Dedi meyakini bahwa kinerja 100 hari kepemimpinan Andra-Dimyati di Banten akan berisiko gagal.

"Andra-Dimyati harus mampu mengorkestrasi peran birokratnya dengan baik. Andra perlu bersikap tegas dan mengambil langkah yang tepat agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan program-program yang telah direncanakan," tegasnya.

Ia juga mendorong Andra Soni untuk segera mengambil tindakan nyata dalam merealisasikan janji kampanyenya.

Sebab, sampai saat ini belum terlihat adanya langkah strategis dalam merealisasikan janji-janji kampanye, termasuk janji mengenai sekolah gratis tingkat SMA.

"Mana langkah strategisnya? Pemprov Banten seharusnya sudah menyusun peraturan-peraturannya, tetapi hingga kini belum ada pembaruan. Masyarakat Banten menunggu," ujarnya.

Selain masalah pendidikan, ancaman gagalnya realisasi program janji kampanye juga terlihat di sektor kesehatan. Terdapat indikasi kebocoran keuangan negara dan masalah dalam perekrutan tenaga kerja di RSUD Labuan dan Cilograng.

Bahkan, mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merekomendasikan untuk memanfaatkan secara optimal aset tetap berupa gedung dan peralatan medis pada RSUD Labuan dan RSUD Cilograng.

Tujuannya untuk mendukung pelayanan kesehatan, meskipun memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Jika hal-hal dasar saja tidak dapat diatasi, ini menunjukkan kurangnya kemampuan para bawahan Andra-Dimyati dalam mengelola organisasi masing-masing," tegasnya.

Kurangnya arah kebijakan yang jelas dan terstruktur membuat Andra-Dimyati dinilai tidak memiliki konsep yang kuat untuk membangun masa depan Banten.

Kinerja yang lamban dan kurangnya akselerasi di antara anak buah juga terlihat dalam merespons defisit APBD 2025 yang mencapai Rp2 triliun.

Dedi menyarankan agar Andra-Dimyati mengevaluasi ulang tim perencanaan dan pengendalian program serta anggaran, termasuk mencari sosok yang lebih kompeten untuk kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Ketiga sektor ini belum menunjukkan terobosan yang berarti dan sering memberikan masukan yang tidak tepat," katanya.

Hal ini mengingatkannya pada era gubernurnya Wahidin Halim, di mana kepala BPKAD yang masih menjabat pernah melakukan pemindahan RKUD ke BJB pada tahun 2020, kemudian dikembalikan lagi ke Bank Banten tahun 2021.

Lalu, pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sekitar Rp4,1 triliun pada tahun 2021 dan sekarang masih tersisa sekitar Rp1 triliun.

"Belum ada inovasi dari Bapenda yang masih mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kendaraan bermotor," jelas Dedi.

Akibatnya, ketika Andra menjalankan kebijakan populis seperti penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), proyeksi PAD tahun 2025 dari pajak kendaraan bermotor harus dikoreksi hingga Rp50 miliar.

Dedi mempertanyakan bagaimana orang-orang ini bisa diangkat menjadi Sekda definitif, mengingat mereka belum menunjukkan terobosan dalam perencanaan.

Selain itu, mereka juga disinyalir belum memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi yang baik dengan DPRD Provinsi Banten. "Padahal, mereka adalah juru bicara dan perpanjangan tangan Gubernur," tukasnya.