TANGERANGNEWS.com-Ratusan koperasi di Kabupaten Tangerang terancam dibubarkan oleh pemerintah daerah setempat. Pembubaran itu dilakukan karena koperasi tersebut tidak aktif dan tidak bertanggung jawab soal keuangan.
Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Menengah (Dinkop-UM) Kabupaten Tangerang Ratnawati mengatakan saat ini, dari total 1203 koperasi yang ada, sebanyak 301 diantaranya akan dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
"Bila tidak ada perbaikan, maka diusulkan kepada Kementerian untuk dibubarkan karena tidak memenuhi aturan, tidak ada laporan pertanggung jawaban keuangan dan tidak ada anggotanya," kata Ratna, saat di kantornya, Rabu (17/7/2019).
BACA JUGA:
Menurutnya pengelolaan koperasi tersebut kurang diperhatikan sehingga anggota, manajemen dan keuangannya tidak sehat. Rencananya koperasi akan dibubarkan secara bertahap selama beberapa tahun.
“Untuk pemberhertiannya nanti bertahap, tidak setiap tahun, namun hingga saat ini sebanyak 301 yang akan dibubarkan," ujar Ratna.
Ratnawati mengatakan koperasi yang beroperasi di Kabupaten Tangerang bergerak pada bidang simpan pinjam, produsen, konsumen, jasa serta bidang pemasaran. Keberadaan koperasi dinilai sangat membantu masyarakat.
"Sebenarnya jika ada koperasi di setiap desa, sangat membantu masyarakat yang tidak mampu. Program ini bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.(RAZ/RGI)
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
TODAY TAG
PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) menyepakati penjajakan awal kerja sama pengembangan jalur MRT Koridor Timur-Barat rute Kembangan- Balaraja dengan PT MRT Jakarta (Perseroda).
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
