TANGERANGNEWS.com-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar angkat bicara terkait tuntutan ratusan santri Alhasaniyah, Teluknaga yang meminta menindak tegas truk besar yang melanggar jam operasional.
Zaki mengatakan sudah mengirimkan surat kepada tiga Polres di wilayah Tangerang Raya, yaitu Polresta Tangerang, Polres Tangsel dan Polres Metro Tangerang.
“Saya sudah kirim surat kepada tiga polres, dalam rangka mempertajam tindakan terhadap para pelanggar jam operasional baik itu di Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang, Peraturan Walikota (Perwal) Kota Tangerang atau Peraturan Walikota (Perwal) Kota Tangerang Selatan,” ujarnya kepada awak media, Kamis (16/1/2020).
Zaki mengakui, tindakan yang terhadap sopir truk besar yang masih melanggar Peraturan Bupati (Perbup) 47 tahun 2018 belum memberikan efek jera, sehingga masih terjadi pelanggaran jam operasional.
“Tindakan saat ini tidak terlalu berpengaruh, kita minta kepada tiga Polres agar lebih tegas lagi,” pungkasnya.
Baca Juga :
Sebelumnya, Rabu (15/1/2020), ratusan santri ponpes Alhasaniyah Teluknaga melakukan aksi turun ke jalan dengan menutup Jalan Bojong Renged, Desa Bojong Renged, Teluk Naga. Mereka memprotes tidak efektifnya Peraturan Bupati (Perbup) 47/2018.
Aksi tersebut dampak dari terlindasnya kaki dua teman mereka oleh truk tanah dalam kecelakaan di Jalan Suryadarma, Kelurahan Selapajang Jaya, tepatnya di depan Gedung ex BNP2TKI Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Selasa (14/1/2020)
Mereka memprotes Pemkab Tangerang yang dinilai lemah dalam penegakan Perbup tentang Pembatasan Jam Operasional Angkutan Tambang (Pasir, Batu, Tanah) tidak efektif mengatur jam operasional truk tanah yang semestinya dilarang melintas mulai pukul 05:00 WIB hingga 22:00 WIB.(RMI/HRU)
Semester delapan dalam jenjang pendidikan tinggi tidak sekadar menjadi fase penutup dari sebuah perjalanan akademik. Ia adalah titik kulminasi dari seluruh proses pembelajaran yang telah dilalui mahasiswa selama bertahun-tahun
TODAY TAG
Hujan yang mengguyur wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya menyebabkan banjir di sejumlah titik, sejak Minggu 6 Juni 2025, malam. Bahkan peristiwa ini menjadi pemberitaan di media Malaysia.
Pemerintah Provinsi Banten mengajukan tambahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ke Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2025 menunjukkan terdapat 1.676 pengaduan terindikasi pelanggaran terkait perilaku petugas penagihan, di mana 1.106 di antaranya berasal dari fintech lending.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
